Soal Perpres 75, BPJS Kesehatan Harap Pemda Sama Pandangan

- Publisher

Monday, 11 November 2019 - 23:12 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

AMBON-
Kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini jadi isu nasional dan sementara menunggu hasil pembahasan di DPR RI. Namun BPJS Kesehatan Kantor Wilayah Provinsi Maluku mengharapkan adanya kesamaan persepsi dengan pemerintah daerah terkait Peraturan Presiden (Perpres) 75 Tahun 2019.

“Perpres ini perlu disosialisasikan, bagaimana pun pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota adalah pelaksana regulasi pemerintah pusat. Sementara kami hanya sebatas menyampaikan bahwa ini lho ada Perpresnya,” kata Plt Kepala BPJS Kesehatan Provinsi Maluku dr Andi Muhammad Dahrul Muluk kepada infomalukunews.com, Senin (11/11) ditemui di kantornya.

Disampaikan dr Andi, pihaknya masih menunggu hasil pembahasan di DPR RI menyangkut kenaikan iuran BPJS Kesehatan, terutama untuk segmen peserta Kelas III. Seperti diketahui, kenaikan iuran ini telah menimbulkan polemik termasuk soal Perpres 75 Tahun 2019, dan masih alot di DPR RI.

Tapi bagi pihaknya, kata dr Andi, sosialisasi soal Perpres dimaksud tidak kalah pentingnya di daerah. Karena itu, diharapkan dukungan Pemprov Maluku maupun Pemda kabupaten/kota untuk sosialisasi Perpres tersebut.

Diakui kewenangan BPJS Kesehatan melakukan sosialisasi atas Perpres ini relatif terbatas, sehingga diharapkan lebih berperan adalah Pemda Provinsi Maluku dan Pemda Kabupaten/Kota.

Dilansir dari BBC News Indonesia, setelah menggelar rapat dengan pemerintah dan BPJS Kesehatan hingga Jumat (08/11) dini hari, DPR RI menolak kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta kelas 3 yang diatur dalam Perpres 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Apakah penolakan itu bisa membatalkan perpres yang sudah ditandatangani presiden pada 24 Oktober lalu?

Pakar hukum tata negara, Margarito Khamis, mengatakan bahwa yang bisa membatalkan perpres yaitu presiden sendiri atau keputusan Mahkamah Agung (MA).

“(Jika) presiden memiliki kesadaran bahwa ini (perpres), katakanlah, memberatkan masyarakat – atau apapun pertimbangan beliau – lalu beliau cabut, maka pencabutan itu hanya bisa dilakukan dengan menerbitkan perpres baru, perpres tentang pencabutan perpres kenaikan iuran BPJS,” tutur Margarito kepada BBC News Indonesia (08/11).

“Yang kedua, siapa yang tidak menyetujui (perpres itu) silakan membawanya ke Mahkamah Agung, judicial review ke MA. Tidak ada cara lain selain dua itu.

Sejauh ini, Peraturan Presiden (Perpres) 75 Tahun 2019 telah digugat ke MA oleh seorang peserta BPJS Kesehatan asal Surabaya bernama Kusnan Hadi melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

Sementara di Senayan, selain menolak kenaikan iuran, anggota dewan juga meminta pemerintah mencari alternatif lain untuk menutup defisit BPJS Kesehatan yang menjadi salah satu dasar kenaikan jumlah iuran.

Seperti diketahui, kenaikan iuran BPJS berlaku untuk peserta kelas III dari Rp 25.500 jadi Rp 42.000, Kelas 2 dari Rp 51.000 jadi Rp 110 ribu. Sedang Kelas 1 dari Rp 80 ribu jadi 160 ribu per bulan yang harus disetor agar aman dalam pembiayaan kesehatan jika peserta jatuh sakit.(pom)

Berita Terkait

OKP Cipayung Plus Apresiasi Kapolda Maluku: Tugas Kita Bersama Menjaga Maluku Aman dan Damai
Polnam Gelar Pelatihan Penggulung Benang Otomatis Dan Pengrajin Tenun 
15 Tahun Jadi Kepsek SMA Neg 9 KKT, Melianus Reskin di Nilai Gagal.
Ada Unsur Politik di Kasus Dugaan Korupsi Seragam Dinas Pendidikan SBB
Pemkot Ambon Gelar Hut Korpri Ke-52 Tahun
Dialog Publik ; Optimalisasi Peran Pemuda Saka Mese Nusa Dalam Menghadapi Pesta Demokrasi 2024
Rumah Data Kependudukan Dan KB; Data Terintegrasi Dan Pengendalian Penduduk Kab.SBB.
Danlantamal IX Ambon Akui Peran Media Sangat Penting
Berita ini 160 kali dibaca

Berita Terkait

Friday, 12 April 2024 - 19:37 WIT

Gubernur Hadiri Halal Bi Halal Kanwil Agama Provinsi Maluku 1445 H/2024 M

Friday, 12 April 2024 - 19:16 WIT

Sikapi Pernyataan Ketua JPRMI terkait Pemadaman Listrik, Ini Penjelasan Manajer ULP Piru.

Thursday, 11 April 2024 - 15:05 WIT

Jalin Silaturahmi, Kapolda Hadiri Halal Bihalal Forkopimda Maluku

Thursday, 11 April 2024 - 09:13 WIT

Bupati Bursel Serahkan Bantuan Transportasi ke Sejumlah Pemdes

Thursday, 11 April 2024 - 00:12 WIT

Setelah 25 Tahun, Shalat IED Kembali Berlangsung di Lapangan Merdeka Ambon 

Tuesday, 9 April 2024 - 18:48 WIT

Malam Takbiran dan Sholat Ied di Manipa Aman, Kapolsek Akui Atas Kerja Sama Semua Pihak

Tuesday, 9 April 2024 - 17:15 WIT

Arus Pemudik ke Maluku Meningkat, Kapolda: Selamat Lebaran dan Liburan di Maluku.

Tuesday, 9 April 2024 - 17:02 WIT

Polda Maluku Berikan Bingkisan Idul Fitri Kepada Tahanan

Berita Terbaru

Headline

Jalin Silaturahmi, Kapolda Hadiri Halal Bihalal Forkopimda Maluku

Thursday, 11 Apr 2024 - 15:05 WIT

Headline

Bupati Bursel Serahkan Bantuan Transportasi ke Sejumlah Pemdes

Thursday, 11 Apr 2024 - 09:13 WIT