Proyek Lampu Jalan di Buru Kroni Bupati Main?

- Publisher

Wednesday, 11 September 2019 - 13:49 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

IM, Namlea-
Kroni Bupati Buru diduga kuat di balik perintah yang mengharuskan setiap kepala desa mengorder lampu jalan bertenaga surya yang sarat penggelembungan harga barang alias markup itu. Dan sebelum dilapor resmi ke institusi hukum, DPRD Kabupaten Buru  akan menggelar hearing dengan sejumlah kepala desa.

Sumber menyebutkan ada oknum pejabat di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM) terlibat di proyek akal-akalan tersebut. “Infonya, pejabat (BPMD) ada bikin penekanan, semua kepala desa harus order lampu jalan pakai dana desa,” ungkap sumber Senin lalu melalui telepon seluler.

Jika proyek akal-akalan ini diduga kuat dilakoni kerabat dekat Bupati Buru, antara lain HU, YH dan MRS. Mereka diduga membawa-bawa nama Bupati Ramli Umasugy untuk menekan para kepada desa. 

“Belum tahu di desa-desa yang jauh sana, tapi di desa Karang itu paling kelihatan. Ada bukti foto-foto. Satu unit lampu solar cell dipatok Rp 28 juta, padahal dorang beli di pasar Glodok Jakarta, cuma Rp 2 juta,” ungkap sumber.

Di desa Karang, terang sumber sudah terpasang 10 unit lampu bertenaga surya tersebut. Tapi setelah diteliti, lampu-lampu ini tidak berstandar nasional “SNI”, berkualitas KW alias bodong.

Di lain pihak DPRD Kabupaten Buru mengaku tidak diam menyikap kasus yang berpotensi merugikan uang negara  miliaran rupiah ini. 

Kepada wartawan di Namlea, ketua DPRD Iksan Tinggapy mengaku mendapat laporan dari masyarakat perihal proyek akal-akaln berbau mark up ini.

“Informasi itu sudah didiskusikan dengan Komisi A yang bermitra dengan pemerintahan desa. Beta juga sudah diskusikan dengan rekan pimpinan DPRD, dan ada saran agar ini ditindaklanjuti,” ungkap Iksan beberapa waktu lalu.

Sudah pakai dana desa, mirisnya lagi pengadaan lampu jalan ini diduga terjadi penggelembungan harga barang alias Mark up. Satu paket lampu tenaga surya dipatok Rp 28 juta sementara harga di toko hanya berkisar belasan juta rupiah.

Sedang tiap desa diminta membeli sekurang-kurangnya 10 unit. “Harga Rp 28 juta itu tinggal terima di tempat. Kalau tiap desa pasang 10 lampu, sudah berapa? Khan Rp 280 juta kalo 82 desa? berapa dana desa harus dipakai untuk beli lampu ini,” ujar Iksan.

Menurutnya pengecekan di toko sudah dilakukan untuk jenis lampu yang sama harganya jauh di bawah patokan kontraktor, meski bervariasi antara Rp 11 juta – Rp 14 juta. “Tanpa ada laporan tertulis resmi dari masyarakat pun dapat kita bahas di DPRD apalagi ini menyangkut dana desa,” akuinya.

Saat dibahas di DPRD Buru nanti, OPD terkait, termasuk para camat dan Kades serta BPD akan dipanggil untuk didengar keterangannya. Dia menegaskan DPRD tidak akan berdiam diri. Karena itu Ia meminta agar masyarakat berani melaporkan masalah lampu jalan beraroma korupsi itu. (pom)

Berita Terkait

Tokoh Masyarakat dan Karyawan Desak Pj Bupati SBB Kembali Ijinkan Pengoperasian PT SIM
Kisah Polwan Bantu Jemaah Haji saat Cuaca Panas di Arab Saudi
Pemkot Ambon Dan PT. Modern MultiGuna Mencekik Leher Para Pedagang Plaza Ambon 
Kecerdasan dan Kemampuan Spiritual Yang Dapat Menangkal Dampak Negatif Artificial Intelligence Terhadap Nilai Kemanusiaan
RM. Putri Bungsu jalan Said Perintah Kota Ambon dipasangi Police Line
389 Atlit Karate Ikuti Kejuaraan INKANAS Maluku
OKP Cipayung Plus Apresiasi Kapolda Maluku: Tugas Kita Bersama Menjaga Maluku Aman dan Damai
Polnam Gelar Pelatihan Penggulung Benang Otomatis Dan Pengrajin Tenun 
Berita ini 231 kali dibaca

Berita Terkait

Wednesday, 17 July 2024 - 20:27 WIT

KPU Bursel Sosialisasi Visi-Misi dan Program Bakal Pasangan Calon Sesuai RPJPD

Wednesday, 17 July 2024 - 19:59 WIT

Hoax.! JAR Jadi Dubes. Ali Rumauw : JAR Tetap Maju Cagub Maluku

Wednesday, 17 July 2024 - 17:23 WIT

Gelar Rakorwas Bareng Kompolnas, Kapolri Ingin Polri Jadi Organisasi Modern

Wednesday, 17 July 2024 - 17:13 WIT

Pedagang di Amplaz Gugat ke PTUN

Wednesday, 17 July 2024 - 16:53 WIT

Prajurit Pattimura Terima Sosialisasi Permenhan Nomor 18 Tahun 2021

Wednesday, 17 July 2024 - 16:04 WIT

Didepan Kantor Kejati Maluku, PMPI Desak Mendagri Copot Pj Gubernur Maluku

Wednesday, 17 July 2024 - 15:45 WIT

Kepulangan Jamaah Haji Kepulauan Aru di Sambut Rasa Syukur.

Wednesday, 17 July 2024 - 14:35 WIT

Usai Pimpin Upacara, Pangdam Pattimura Terima Bantuan Mobil dan Berikan Penghargaan kepada PLN

Berita Terbaru

Headline

Hoax.! JAR Jadi Dubes. Ali Rumauw : JAR Tetap Maju Cagub Maluku

Wednesday, 17 Jul 2024 - 19:59 WIT

Headline

Pedagang di Amplaz Gugat ke PTUN

Wednesday, 17 Jul 2024 - 17:13 WIT

Headline

Prajurit Pattimura Terima Sosialisasi Permenhan Nomor 18 Tahun 2021

Wednesday, 17 Jul 2024 - 16:53 WIT