Infomalukunews.com, Seram Bagian Barat Kepemimpinan Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Ir. Asri Arman, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, sorotan tajam datang dari kinerja Kepala Dinas Perdagangan SBB, Abidin Papalia, yang diduga tidak menjalankan tugasnya secara profesional. Rabu (15/4/2026)
Sejumlah masyarakat mengaku kecewa setelah mendapati langsung Kepala Dinas Perdagangan sedang tidur di ruang kerjanya pada saat jam kerja. Peristiwa tersebut terjadi ketika warga hendak menemui yang bersangkutan untuk menanyakan proposal program yang telah diajukan.
Alih-alih mendapatkan pelayanan, warga justru dibuat bingung karena melihat pejabat tersebut tertidur pulas dengan posisi yang dinilai tidak etis, yakni kaki di atas meja kerja.
“Katong datang mau tanya proposal, tapi yang katong dapat malah lihat Kadis tidur. Ini sangat tidak pantas sebagai pejabat publik,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Masyarakat menilai, tindakan tersebut mencerminkan buruknya etika pelayanan publik dan rendahnya profesionalitas seorang pejabat daerah. Padahal, sebagai Kepala Dinas, yang bersangkutan memiliki tanggung jawab besar dalam melayani kebutuhan masyarakat.
Isu lain yang turut mencuat adalah dugaan bahwa Abidin Papalia merupakan “titipan” dari istri Bupati, Ny. Yeni Robayani Asri. Hal ini semakin memperkuat kekecewaan publik terhadap kondisi pemerintahan daerah saat ini.
Akibat kejadian tersebut, masyarakat mendesak Bupati SBB Ir Asri Arman untuk segera mengambil tindakan tegas. Mereka meminta agar Abidin Papalia dicopot dari jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin.
“Kalau Bupati Ir Asri Arman masih mempertahankan Kadis seperti ini, masyarakat bisa menilai bahwa perilaku seperti tidur saat jam kerja itu dibiarkan dan didukung,” tegasnya
Secara aturan, tindakan tidur saat jam kerja merupakan pelanggaran disiplin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, yang mewajibkan ASN untuk menaati jam kerja dan menjaga profesionalisme.
Sanksi terhadap pelanggaran tersebut memang tidak langsung berupa pemecatan, melainkan melalui tahapan mulai dari teguran, hukuman disiplin sedang, hingga hukuman berat berupa pencopotan jabatan atau pemberhentian, tergantung tingkat pelanggaran dan hasil pemeriksaan.
Biasanya, laporan terkait pelanggaran disiplin ASN akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum kepala daerah mengambil keputusan.
Namun demikian, masyarakat menilai bahwa sebagai pejabat tinggi pratama, tindakan tersebut sudah cukup menjadi dasar bagi Bupati untuk mengevaluasi bahkan mencopot jabatan yang bersangkutan demi menjaga kualitas pelayanan publik di Kabupaten Seram Bagian Barat.(IM-03)
