IM-Ambon,– Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Asis Sangkala menyoroti perpindahan masyarakat pedesaan ke perkotaan yang menjadi problem yang belum dibereskan Pemkot Ambon.
“Penyelesaian masyarakat urban di pusat kota cukup berat, ini PR berat bagi siapapun pemimpin ibu kota,”ujarnya saat berbicara di panggung Deklarasi dan Leadership Talk di Puncak Sumpah Pemuda yang ke-95 yang digagas Perkumpulan Anak Muda Ambon, (PAMA), Sabtu (28/10).
Politisi besutan Ahmad Syaikhu menyampaikan ada tiga problem masyarakat urban yang menjadi pusat perhatian. Pertama permasalahan demokrafis meliputi jumlah penduduk yang tinggi atau persebaran penduduk yang tidak merata.
Daya pesona kota memberikan konsekuensi berupa perilaku urbanisasi yang dimaknai sebagai peristiwa budaya. Misalnya, kata dia warga pendatang yang tinggal di Ambon namun ber-KTP luar Ambon.
Untuk itu, kata dia Pemkot Ambon segera menerapkan sistem kependudukan yang layak sehingga semua warga yang berada di Ambon terorganisir.
“Kalau tidak dibereskan nanti bermasalah di daftar pemilih tetap (DPT), kalau sistem kependudukan enggak bagus nanti kemunculan DPT ganda dimana-mana, namun Alhamdulillah DPT ganda sudah terbereskan di tahun ini,”katanya.
“Masih ada warga kota tinggal tanpa status, buang sampah di Ambon, buang hajat di Ambon, segala hal dibuang di Ambon, tetapi mereka masih warga luar Ambon. Padahal aturan kependudukan enam bulan menetap di Ambon, statusnya warga kota, ini belum dibereskan Pemkot, kades, lurah hingga RT,”ucapnya menjelaskan.
Ia lantas meminta Pemkot Ambon segera membereskan sistem kependudukan agar melokalisir penduduk kota yang diklaim menjadi asset termahal. Pasalnya, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAU) yang terbilang besar ditopang dengan jumlah penduduk.
“Coba bayangkan, kita melayani mereka dengan segala fasilitas, namun mereka bukan penduduk Ambon, DAUnya tidak masuk ke Kota Ambon, ini harus dibereskan,” harapnya.
Kedua, masalah pengangguran yang tinggi buntut dari keterbatasan lapangan pekerjaan. Ia berharap Pemkot Ambon mencari solusi agar menghadirkan lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk menekan angka pengangguran di ibu kota Ambon.
Atas dasar itu, Sangkala meminta Pemkot Ambon segera menurunkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kemudahan Berinvestasi sehingga investor bisa membawa uang sebanyak-banyaknya ke kota Ambon. Namun Pemkot harus memberikan insentif berupa pengurangan pajak dan retribusi rendah kepada investor.
“Kalian berinvestasi selama sepuluh tahun di Ambon, kalau sudah punya duit baru bayar pajak dan retribus kepada Pemkot, supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan agar memberi kemudahan terhadap pencari kerja di Kota Ambon,”imbuh dia.
Terakhir, permasalahan sosial yang menjadi pemicu kerawanan di ibu kota Ambon. Paguyuban misalnya, salah satu organisasi yang menjamur di Ambon membuat walikota pusing keliling soal penyaluran bantuan sosial.
Belum lagi, kata dia bentrok antar warga yang pecah di kampung terbawa hingga ke kota Ambon. Walikota pun terjun langsung mendamaikan bentrokan padahal mereka bukan warganya.
“Ini menjadi PR bersama, saya minta pemuda bergandengan tangan untuk memajukan kota ini, menjadi tokoh perdamaian sehingga kita selalu hidup rukun dalam bingkai orang Basudara,”pungkasnya (IM-03)
