Infomalukunews.com, Ambon – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Allan Lohy, menegaskan pentingnya kehadiran pendamping proyek yang memahami secara menyeluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan saat kegiatan pengawasan lapangan. Menurutnya, hal tersebut menjadi kunci agar proses pengawasan berjalan efektif dan menghasilkan evaluasi yang tepat sasaran.
“Hal ini dinilai menjadi kunci agar proses pengawasan berjalan efektif dan menghasilkan evaluasi yang tepat sasaran,” kata Lohy saat dihubungi dari Ambon, Rabu (15/7/2026).
Lohy menjelaskan, setiap kunjungan pengawasan seharusnya didampingi langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kontraktor pelaksana, atau tenaga teknis yang benar-benar memahami substansi pekerjaan. Dengan demikian, setiap temuan maupun kendala di lapangan dapat dijelaskan secara akurat kepada tim pengawas.
Ia mengaku masih menemukan kondisi di mana pendamping yang hadir justru tidak memahami detail proyek yang sedang dikerjakan. Menurutnya, hal tersebut menghambat DPRD dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
“Jangan sampai yang mendampingi justru tidak paham apa yang sedang dikerjakan. Ini harus menjadi evaluasi bersama agar fungsi pengawasan berjalan optimal,” tegasnya.
Berdasarkan pengalaman melakukan pengawasan di berbagai kabupaten di Maluku, Lohy menilai kesiapan pihak pelaksana proyek sangat menentukan kualitas hasil evaluasi. Jika informasi teknis dapat disampaikan dengan baik, proses pengawasan akan berjalan lebih cepat dan berbagai persoalan di lapangan dapat segera diidentifikasi.
Ia menambahkan bahwa pengawasan DPRD bukan hanya sebatas melihat kondisi fisik bangunan, tetapi juga memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, komunikasi yang baik antara DPRD dan pihak pelaksana proyek menjadi faktor penting selama kunjungan lapangan.
Pandangan tersebut, lanjut Lohy, sebelumnya juga telah disampaikan dalam rapat Komisi III DPRD Provinsi Maluku bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku dan Aliansi Garuda Sakti pada Selasa (14/7/2026).
Selain menekankan pentingnya pendamping yang kompeten, Lohy kembali mengingatkan perlunya kelengkapan dokumen teknis, seperti peta lokasi, gambar pekerjaan, laporan progres pelaksanaan, hingga rincian anggaran proyek. Menurutnya, kombinasi antara data yang lengkap dan pendamping yang memahami proyek akan membuat pengawasan semakin maksimal serta mendorong peningkatan kualitas pembangunan di Provinsi Maluku.(IM-03)
