Infomalukunews.com,Ambon – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, meminta pemerintah pusat segera melonggarkan kebijakan fiskal terhadap daerah dengan membuka kembali kran transfer anggaran serta memperluas kewenangan pemerintah daerah. Menurutnya, langkah tersebut penting agar pembangunan di daerah berjalan lebih optimal, investasi meningkat, dan pertumbuhan ekonomi nasional dapat tercapai.
Permintaan itu disampaikan Benhur kepada wartawan di Ambon, Senin (13/7/2026), usai mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) Tahun 2026 yang berlangsung di Bali pada 28 Juni hingga 1 Juli 2026.
Dalam Rakernas yang mengusung tema “Penguatan Fiskal Daerah untuk Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045”, Benhur menegaskan pemerintah daerah membutuhkan ruang fiskal yang lebih luas agar mampu melahirkan berbagai inovasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, ajakan pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempertajam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sulit diwujudkan apabila ruang fiskal terus dipersempit.
“Kita harus pertajam APBD kita. Yang saya tanyakan, kita pertajam apanya?” ujarnya.
Benhur menegaskan, langkah paling mendesak saat ini adalah membuka kembali ruang transfer fiskal kepada daerah sehingga pemerintah daerah memiliki kesempatan lebih besar mengembangkan potensi ekonomi sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
“Yang kita tunggu adalah semangat untuk membuka kran transfer ke daerah. Transfer harus dibuka supaya ada ruang kreativitas kita di daerah,” tegasnya.
Ia menilai keterbatasan kewenangan pemerintah daerah saat ini justru menjadi penghambat dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen.
“Sepanjang itu tidak dibuka, jangan bilang kita harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi delapan persen. Kreativitas daerah semua diambil oleh pusat,” katanya.
Benhur juga menyampaikan bahwa Presiden memiliki komitmen kuat dalam mendorong pembangunan daerah. Namun, menurutnya, komitmen tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan secara optimal oleh kementerian dan lembaga terkait.
“Pikiran Presiden bagus, tetapi pembantu-pembantu Presiden belum menerjemahkan seluruh instruksi itu supaya dijalankan secara baik di daerah-daerah,” ungkapnya.
Ia mengibaratkan kondisi pemerintah daerah saat ini seperti memiliki semangat besar untuk bekerja, tetapi tidak didukung kemampuan yang memadai karena terbatasnya kewenangan dan anggaran.
“Kalau memaksa kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sementara kita ini ibarat nafsu kuda tetapi tenaga ayam. Jadi tidak bisa melakukan berbagai kreativitas,” ujarnya.
Karena itu, Ketua DPRD Maluku berharap pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, segera mengambil langkah konkret dengan memperluas ruang fiskal bagi pemerintah daerah.
“Harapan kami sederhana, buka saja kran transfer ke daerah. Dalam berbagai forum Bappenas, pemikiran ini sudah mendapat dukungan. Tinggal bagaimana Kementerian Keuangan melakukan terobosan untuk menjawab tuntutan daerah,” tandas Benhur George Watubun.(IM-03)
