Infomalukunews.com,Ambon – Dugaan praktik percaloan dalam pengurusan kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon menguak persoalan serius dalam tata kelola administrasi kepegawaian. Sebanyak 45 ASN yang sebagian besar merupakan tenaga pendidik diduga menjadi korban pengurusan kenaikan pangkat melalui jalur tidak resmi.
Tidak tanggung-tanggung, uang sebesar Rp74,7 juta diduga telah diserahkan para ASN kepada pihak yang menawarkan jasa pengurusan tersebut. Belakangan, dokumen Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat yang diterima para korban justru diketahui tidak memiliki dasar Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Temuan ini terungkap setelah Inspektorat Kota Ambon melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan administrasi kepegawaian yang berlangsung sejak Oktober hingga November 2026.
Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, mengungkapkan hasil pemeriksaan tersebut dalam konferensi pers di Balai Kota Ambon, Senin (9/11/2026).
Dari hasil pemeriksaan, Inspektorat menemukan adanya rangkaian aktivitas pengurusan kenaikan pangkat yang diduga melibatkan seorang perempuan berinisial GOKS serta dua ASN yang memiliki keterkaitan dengan BKPSDM Kota Ambon.
Berawal dari Tawaran Pendampingan Guru
Rangkaian dugaan praktik ini disebut bermula dari komunikasi melalui aplikasi WhatsApp pada 7 November 2025.
Memasuki Januari hingga Maret 2026, GOKS mulai mendatangi sejumlah sekolah dengan menawarkan jasa pendampingan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) kepada para guru.
Untuk membangun kepercayaan, GOKS diduga mengenakan atribut ASN dan membawa surat tugas berkop Dinas Pendidikan yang mencantumkan dirinya sebagai konsultan pendidikan.
Namun, berdasarkan pemeriksaan Inspektorat, surat tugas tersebut tidak pernah diterbitkan oleh instansi yang bersangkutan.
Dari aktivitas pendampingan tersebut, praktik kemudian diduga berkembang ke pengurusan administrasi kenaikan pangkat.
Para guru diminta memberikan username, password, hingga kode akses akun MyASN. Akses tersebut diduga digunakan untuk membuka dan mengubah data kepegawaian, termasuk menyusun penetapan angka kredit secara manual.
Cara ini menjadi persoalan tersendiri karena menyangkut penggunaan akun resmi ASN dan data pribadi pegawai untuk kepentingan administrasi yang tidak mengikuti prosedur sebagaimana mestinya.
Dalam mengungkap rangkaian persoalan ini, Inspektorat mengidentifikasi tiga orang yang diduga mempunyai peran berbeda.
GOKS merupakan perempuan non-ASN yang diketahui sebagai istri seorang ASN di lingkungan BKPSDM Kota Ambon. Ia diduga berperan menghimpun uang dari para guru, mengakses akun MyASN, mengurus penetapan angka kredit, hingga menyerahkan SK kenaikan pangkat yang kemudian dinyatakan tidak sah.
Nama berikutnya adalah JM, ASN yang pernah bertugas sebagai operator CASN pada BKPSDM Kota Ambon.
JM diketahui menerima dan melakukan penginputan berkas yang diserahkan GOKS serta memberikan pendampingan berkaitan dengan penetapan angka kredit. Namun, Inspektorat menyatakan belum menemukan bukti bahwa JM merupakan pihak yang membuat SK yang diduga tidak sah tersebut.
Sementara LR, ASN pada BKPSDM Kota Ambon, diduga berperan sebagai penghubung antara GOKS, JM, dan para guru. LR juga diduga menyuruh pembuatan penetapan angka kredit secara konvensional.
Ketiga nama tersebut kini menjadi bagian dari temuan pemeriksaan internal yang perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Dampak dari penggunaan dokumen yang tidak sah tersebut ternyata tidak berhenti pada persoalan administrasi.
Inspektorat mencatat terdapat kelebihan pembayaran gaji kepada ASN yang menggunakan SK bermasalah tersebut. Nilainya sementara mencapai Rp24,6 juta.
Angka ini masih dalam proses penghitungan lebih lanjut untuk memastikan total kelebihan pembayaran yang sebenarnya.
Dengan demikian, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut dugaan penipuan terhadap puluhan ASN, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah.
Di sisi lain, total uang Rp74,7 juta yang telah diserahkan oleh 45 ASN juga membutuhkan penelusuran lebih mendalam. Terutama untuk memastikan siapa saja yang menerima, bagaimana pembagian uang tersebut, dan apakah ada pihak lain yang ikut menikmati hasil pengurusan kenaikan pangkat itu.
Kepastian mengenai keabsahan dokumen tersebut semakin jelas setelah Kantor Regional IV BKN pada 15 Oktober 2026 menyampaikan bahwa Pertek yang menjadi dasar penerbitan SK kenaikan pangkat dimaksud tidak pernah diterbitkan.
Artinya, sebanyak 45 SK yang menjadi objek pemeriksaan Inspektorat tidak memiliki Pertek BKN.
Bahkan, dalam pemeriksaan ditemukan adanya ASN yang memegang dua dokumen SK sekaligus. Satu SK diduga tidak sah, sedangkan dokumen lainnya merupakan SK asli yang diterbitkan melalui mekanisme resmi.
Temuan ini sekaligus membuka persoalan mengenai bagaimana dokumen yang tidak memiliki Pertek BKN bisa digunakan dalam proses administrasi kepegawaian hingga berdampak pada pembayaran gaji.
Kondisi tersebut menjadi evaluasi penting bagi sistem pengawasan dan verifikasi dokumen di lingkungan Pemkot Ambon, khususnya pada instansi yang menangani urusan kepegawaian.
Wali Kota Minta Dibawa ke Aparat Penegak Hukum
Menanggapi temuan tersebut, Pemerintah Kota Ambon tidak hanya mengandalkan hasil pemeriksaan internal.
Wali Kota Bodewin Wattimena telah menginstruksikan bagian hukum untuk membawa hasil pemeriksaan Inspektorat, termasuk bukti SK asli dan dokumen yang diduga palsu, kepada aparat penegak hukum.
Langkah ini dimaksudkan agar persoalan tersebut dapat ditangani melalui proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selain itu, Inspektorat merekomendasikan penguatan pengawasan administrasi kepegawaian, sosialisasi prosedur kenaikan pangkat, pengamanan akun MyASN, serta verifikasi ulang seluruh SK yang bermasalah.
Sanksi administratif juga direkomendasikan terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Meski demikian, Wali Kota menegaskan bahwa hasil audit Inspektorat masih merupakan temuan awal. Penentuan ada atau tidaknya unsur pidana serta pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum merupakan kewenangan aparat penegak hukum.
Terungkapnya dugaan praktik percaloan kenaikan pangkat yang melibatkan 45 ASN ini menjadi ujian bagi komitmen pembenahan birokrasi di lingkungan Pemkot Ambon.
Ada sejumlah persoalan yang kini menunggu jawaban. Mulai dari aliran uang Rp74,7 juta, proses pembuatan SK tanpa Pertek BKN, penggunaan akun MyASN milik para guru, hingga dugaan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki akses terhadap administrasi kepegawaian.
Pengusutan tidak boleh hanya berhenti pada pihak yang menawarkan jasa kepada para guru. Seluruh mata rantai yang memungkinkan praktik tersebut berlangsung juga perlu ditelusuri.
Sebab, apabila benar terjadi penyalahgunaan kewenangan maupun akses administrasi kepegawaian, persoalan ini bukan semata-mata tindakan percaloan biasa.
Lebih jauh, kasus tersebut menyentuh integritas aparatur, lemahnya pengawasan internal, dan kredibilitas sistem pelayanan kepegawaian Pemerintah Kota Ambon.
Masyarakat kini menanti langkah konkret aparat penegak hukum untuk mengungkap perkara ini secara transparan dan menyeluruh, sehingga 45 ASN yang diduga menjadi korban memperoleh kepastian dan pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab dapat diproses sesuai hukum.(IM-03)
