Infomalukunews.com,Ambon – Komisi III DPRD Provinsi Maluku melayangkan peringatan keras kepada manajemen Bank Rakyat Indonesia (BRI) terkait persoalan dokumen jaminan milik sejumlah nasabah BRI Unit Pasahari, Kabupaten Maluku Tengah, yang hingga kini belum memperoleh kepastian penyelesaian.
DPRD memberikan tenggat waktu hingga Desember 2026. Jika komitmen pengembalian dokumen jaminan tidak direalisasikan, pimpinan bank yang bersangkutan terancam dievaluasi, bahkan dicopot dari jabatannya.
Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan tanggung jawab BRI dan tidak boleh terus dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian bagi masyarakat.
Pernyataan tegas itu disampaikan Alhidayat kepada wartawan di Ambon, Jumat (6/11/2026), usai Komisi III menggelar rapat kerja bersama sejumlah pihak perbankan di ruang Komisi III DPRD Maluku, Kamis (5/11/2026).
Dalam rapat tersebut, pihak BRI disebut telah menyatakan kesanggupan untuk mengembalikan dokumen jaminan milik nasabah. Apabila sertifikat yang dimaksud tidak ditemukan, pihak bank wajib memberikan penggantian kepada nasabah.
“Pengembaliannya paling lambat Desember. Kalau sertifikatnya tidak ditemukan, maka pihak BRI akan mengganti. Kami berharap persoalan ini bisa diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah disampaikan,” tegas Alhidayat.
Ia menekankan, dokumen jaminan merupakan hak nasabah yang harus mendapatkan kepastian. Karena itu, manajemen BRI diminta tidak mengabaikan persoalan tersebut dan segera merealisasikan komitmen yang telah disampaikan di hadapan DPRD.
Bahkan, Alhidayat memberikan peringatan bahwa kegagalan memenuhi tenggat waktu tersebut dapat berujung pada evaluasi jabatan pimpinan bank serta pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti terlibat.
“Kalau sampai Desember tidak diselesaikan, kepala bank yang bersangkutan terancam dicopot. Pihak-pihak yang terlibat juga harus diberikan sanksi,” tandasnya.
KOMISI III BELA NASABAH, PENAGIHAN IMELDA DIMINTA DITANGGUHKAN
Selain persoalan jaminan nasabah Pasahari, Komisi III DPRD Maluku juga menyoroti pengaduan masyarakat terkait persoalan pembayaran kredit perbankan akibat perubahan kondisi keluarga.
Salah satu pengaduan datang dari seorang warga bernama Imelda. Persoalan tersebut muncul setelah suaminya meninggal dunia, sehingga diperlukan proses administrasi untuk mengalihkan dan menyelesaikan kewajiban kredit yang sebelumnya menjadi tanggung jawab almarhum.
Alhidayat mengungkapkan, Komisi III telah meminta pihak perbankan agar menangguhkan sementara proses penagihan terhadap Imelda. Langkah tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan mengurus administrasi dan menyusun mekanisme pembayaran secara bertahap.
“Untuk Ibu Imelda, penagihannya akan ditahan sementara. Karena terjadi pengalihan dari almarhum suaminya kepada istrinya, tentu membutuhkan waktu. Jadi, tidak bisa langsung dilakukan penyitaan. Ibu Imelda akan diberikan kesempatan untuk melakukan pengembalian secara bertahap,” jelasnya.
Komisi III menegaskan bahwa perbankan harus mengedepankan tanggung jawab dan penyelesaian yang berpihak pada kepastian hak nasabah.
DPRD Maluku memastikan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga mendapatkan penyelesaian yang jelas. Terutama persoalan jaminan nasabah BRI Unit Pasahari yang kini menjadi perhatian serius.
Kini, komitmen BRI ditunggu. Desember 2026 menjadi batas waktu yang telah disampaikan. Jika tidak terealisasi, evaluasi terhadap pimpinan bank menjadi konsekuensi yang telah diperingatkan Komisi III DPRD Maluku.(red)
