Infomalukunews.com,Ambon – Komisi II DPRD Provinsi Maluku memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja dan penyerapan anggaran empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku. Meski mencatat perkembangan positif, DPRD mengingatkan agar seluruh program Tahun Anggaran 2026 tidak molor dan harus dituntaskan tepat waktu.
Penegasan tersebut disampaikan Laipeny usai Komisi II DPRD Maluku menggelar evaluasi tahap pertama bersama empat OPD, yakni Dinas Sumber Daya Manusia (SDM), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, dan Dinas Pertanian, di ruang rapat Komisi II DPRD Maluku, Selasa (3/11/2026).
Laipeny menegaskan, evaluasi bukan sekadar mendengarkan laporan perkembangan kegiatan, tetapi menjadi instrumen pengawasan DPRD untuk memastikan setiap program yang telah dianggarkan melalui APBD 2026 benar-benar direalisasikan sesuai perencanaan.
Apalagi, waktu pelaksanaan anggaran semakin terbatas. Seluruh OPD dituntut bergerak cepat mengidentifikasi kegiatan yang belum berjalan, mengatasi hambatan, serta mempercepat penyerapan anggaran sebelum penutupan tahun anggaran pada Desember mendatang.
“Kita melakukan evaluasi tahap pertama terhadap program-program tahun 2026. Karena sekarang sudah mendekati akhir tahun, kita ingin mengetahui program mana yang sudah berjalan, berapa realisasinya, apa yang belum berjalan, dan berapa anggaran yang masih tersisa,” jelas Laipeny.
Menurutnya, pengawasan sejak November penting dilakukan agar berbagai kendala pelaksanaan program dapat diketahui lebih awal. Dengan begitu, OPD masih memiliki kesempatan melakukan pembenahan dan mempercepat kegiatan yang belum terlaksana.
Dari pemaparan empat OPD dalam rapat tersebut, Laipeny mengaku memperoleh gambaran perkembangan yang cukup positif. Sebagian besar program telah berjalan, termasuk sejumlah kegiatan prioritas pemerintah daerah dan program yang merupakan hasil perjuangan serta usulan DPRD.
“Rata-rata mereka sudah siap, dan banyak program yang memang sudah berjalan. Dari presentasi tadi, progresnya sangat positif. Program-program prioritas pemerintah daerah maupun dari DPRD juga berjalan sesuai dengan kegiatan yang telah dimasukkan dalam program,” ungkapnya.
Meski demikian, Komisi II belum mau memberikan penilaian akhir terhadap capaian masing-masing OPD. Sebab, evaluasi masih berlanjut dan realisasi kegiatan maupun penyerapan anggaran masih berpotensi berubah hingga akhir tahun.
Laipeny juga mengingatkan agar laporan perkembangan positif tersebut tidak membuat OPD berpuas diri. Sebaliknya, capaian sementara harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja dan memastikan seluruh program benar-benar memberikan hasil.
“Karena masih ada waktu dua bulan, kita belum bisa menyampaikan secara detail capaian masing-masing. Jangan sampai informasi yang disampaikan justru menimbulkan persepsi, bahwa pemerintah tidak lagi bekerja, padahal progres pelaksanaan program sejauh ini sangat positif,” tandasnya.
Ia menegaskan, penggunaan anggaran daerah tidak boleh hanya berorientasi pada angka penyerapan menjelang akhir tahun. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan program yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komisi II DPRD Maluku selanjutnya akan melanjutkan evaluasi terhadap OPD lainnya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh program pemerintah daerah berjalan sesuai target, hambatan pelaksanaan dapat ditangani, serta penggunaan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat dipertanggungjawabkan (Red)
