Infomalukunews.com, Ambon – Rencana pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Muslim di Kota Ambon kembali menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Maluku. Persoalan kepastian status dan kepemilikan tanah kini menjadi sorotan setelah Komisi I DPRD Maluku turun langsung meninjau lokasi alternatif di kawasan Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Rabu (4/11/2026).
Peninjauan tersebut bukan sekadar melihat ketersediaan lahan. Komisi I ingin memastikan aspek legalitas, status kepemilikan, serta pihak yang memiliki kewenangan atas tanah tersebut benar-benar jelas sebelum rencana pembangunan TPU Muslim direalisasikan.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Solichin Buton, menegaskan bahwa persoalan status dan kepemilikan tanah harus dituntaskan terlebih dahulu. Jangan sampai pembangunan fasilitas publik yang sangat dibutuhkan masyarakat justru terhambat akibat persoalan hukum di kemudian hari.
Langkah peninjauan ini dilakukan menyusul adanya kendala terkait status tanah di kawasan Air Besar (Arbes), Kecamatan Sirimau, yang sebelumnya turut dibahas sebagai calon lokasi pembangunan TPU Muslim.
Kondisi tersebut mendorong Komisi I mencari dan meninjau alternatif lahan di Poka. Namun, DPRD menegaskan bahwa setiap lokasi harus melalui pemeriksaan menyeluruh agar tidak menyisakan persoalan kepemilikan maupun sengketa hukum.
“Hasil peninjauan lapangan akan menjadi bahan penting bagi Komisi I untuk melanjutkan pembahasan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap lahan tersebut. Semua pihak yang berkepentingan akan kita hadirkan agar ada kejelasan sebelum melangkah lebih jauh,” tegas Solichin.
Menurutnya, pembangunan TPU Muslim tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan lahan. Legalitas, status kepemilikan, dan kewenangan pengelolaan tanah harus dipastikan secara transparan.
Sebab, apabila persoalan mendasar tersebut tidak diselesaikan sejak awal, rencana pembangunan berpotensi kembali mengalami hambatan dan semakin memperpanjang penantian masyarakat Muslim di Kota Ambon terhadap fasilitas pemakaman yang layak.
Komisi I pun berupaya mempertemukan seluruh pemangku kepentingan melalui RDP lanjutan. Langkah ini dinilai penting untuk membuka secara terang persoalan lahan di Poka, termasuk memastikan apakah lokasi tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan TPU Muslim.
Dalam peninjauan tersebut turut hadir perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku, serta Pemerintah Kota Ambon.
Sebelumnya, MUI Maluku telah menginisiasi rencana pembangunan TPU Muslim sebagai upaya menjawab kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas pemakaman umat Islam di Kota Ambon.
Komisi I DPRD Maluku berharap seluruh pihak terkait tidak hanya berhenti pada peninjauan lapangan dan pembahasan administratif. Harus ada kejelasan, kesepakatan, serta langkah konkret agar rencana pembangunan TPU Muslim tidak terus terkatung-katung.
Solichin menilai kepastian status lahan merupakan fondasi utama untuk mempercepat realisasi pembangunan. Kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas pemakaman yang layak tidak boleh terus terabaikan akibat belum tuntasnya persoalan administrasi dan kepemilikan tanah.
“Melalui RDP lanjutan, Komisi I akan mendorong adanya kejelasan dan kesepahaman antara seluruh pihak terkait, sehingga rencana pembangunan TPU Muslim di Kota Ambon dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” harap Solichin.
Kini, masyarakat menunggu keseriusan pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait. Sebab, yang dibutuhkan bukan sekadar wacana pembangunan, melainkan kepastian lokasi, kejelasan legalitas, dan realisasi TPU Muslim yang sudah lama menjadi kebutuhan masyarakat Kota Ambon.(red)
