Infomalukunews.com,Ambon – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, menegaskan bahwa tuntutan pemakzulan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, tidak bisa diputuskan berdasarkan kehendak pribadi pimpinan DPRD. Proses tersebut harus melewati mekanisme kelembagaan, melibatkan anggota DPRD dan fraksi, serta didukung data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penegasan Watubun ini sekaligus menjadi jawaban atas desakan sejumlah elemen mahasiswa yang meminta DPRD menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan jabatan yang menyeret nama Wakil Gubernur Maluku.
“Proses tersebut tidak dapat dilakukan hanya atas keputusan pribadi Ketua DPRD, melainkan harus melalui mekanisme kelembagaan dengan melibatkan anggota DPRD dan fraksi. Nantinya kita kumpulkan data, agar diproses sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Watubun saat dihubungi dari Ambon, Jumat (30/10/2026).
Watubun mengatakan, aspirasi masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan jabatan oleh Wakil Gubernur Maluku tetap menjadi perhatian DPRD. Namun, tuntutan tersebut tidak boleh hanya berhenti pada tekanan publik, melainkan harus diperkuat dengan fakta, data, dan bukti yang jelas.
Menurutnya, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, setiap laporan masyarakat terhadap pejabat publik wajib ditelaah secara objektif dan tidak boleh didasarkan semata-mata pada opini maupun desakan politik.
Ia menjelaskan, penanganan aspirasi tersebut harus melibatkan anggota DPRD melalui fraksi masing-masing. Seluruh bukti dan bahan pendukung nantinya menjadi dasar pembahasan sesuai mekanisme serta ketentuan perundang-undangan.
“Sebagai lembaga politik, kami menerima tuntutan yang telah disampaikan sebagai bagian dari aspirasi rakyat, sekalipun DPRD harus berdiri bersama rakyat di atas undang-undang,” tegasnya.
Watubun juga mengingatkan bahwa menerima aspirasi bukan berarti DPRD bisa langsung memutuskan pemakzulan. Setiap proses harus memiliki dasar hukum yang kuat, termasuk memperhatikan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai relevansinya dengan mekanisme pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
“Karena itu, sebagai Ketua DPRD Maluku saya akan mengatur lalu lintas DPRD, dan saya berharap fraksi saya akan tegas,” ujarnya.
Lebih jauh, Watubun menekankan bahwa pengawasan terhadap pejabat negara harus berlaku tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada pejabat yang kebal terhadap pengawasan, termasuk pimpinan DPRD sendiri apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan kewenangan untuk memperkaya diri.
Baginya, DPRD tidak cukup hanya menerima dan menampung aspirasi masyarakat. Lembaga legislatif harus memastikan setiap tuntutan memperoleh tindak lanjut sesuai kewenangan dan aturan hukum yang berlaku.
Sebelumnya, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Maluku, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) PKC Ambon menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Maluku, Kamis (29/10/2026).
Dalam aksi tersebut, para demonstran mendesak DPRD Maluku menindaklanjuti tuntutan pemakzulan Abdullah Vanath terkait sejumlah dugaan penyelewengan jabatan.
Watubun menegaskan, seluruh tuntutan tersebut harus diproses secara serius, tetapi tetap melalui koridor hukum. Dengan demikian, keputusan DPRD nantinya tidak hanya memiliki legitimasi politik, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, etik, dan moral.(red)
