IM – Tidak kunjung ada kejelasan di polda Maluku. Koordinator Jaringan Nusa Ina, Abdul Kadir, ancam melaporkan kadis perhubungan peking caleng,ppk wiwi,kontraktor, kepla Lpse bastian,Iqbal Payapo,k ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
“Ini kasus suda lama mengendap, tiak bisa kita biarkan begitu saja. Senin besok kita rencana akan bawa kasus ini ke KPK” kata Abdul Kadir, melalui pesan watshapp pada 14 Mei 2022.
Ia menambahkan kalau dirinya dan kawan-kawan suda memiliki bukti yang cukup atas pesekongkolan,kepala dinas, PPK, Kontraktor PT Kairos Anugrah Marina, Kepala LPSE dan Iqbal Payapo yang merupakan anak mantan Bupati (Almarhum), Yasin Payapo.
“Iqbal itu selain masi aktif anggota DPRD Provinsi, dia juga anak Bupati (Seram Bagian Barat). Kita akan menyampaikan semua hal atas peran Iqbal” tambah Abdul Kadir yang juga aktivis Mahasiswa Universitas PGRI Indraprasta Jakarta.
Kapal cepat milik Pemda SBB yang di kerjakan PT Khairus melakukan dua kali dalam proses tender dengan anggaran DIPA tahun 2019 sebesar Rp. 7,056 Miliar, setelah itu tahun 2020 Rp. 7,1 Miliar. Dengan anggaran sebesar ini kapal tersebut belum teralisasi sampai saat ini.
“Sementara kita menulusuri *pernyataan Bos PT Khairus, Hengky beralibi masih menunggu terjualnya apertamen baru bisa belikan mesin kapal, dari penjelasan Hengky tidak rasional dengan fakta yang terjadi saat ini karena proses pencairan suda dua kali cair” tambah Abdul
Ia menambahkan kalau Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten seram Bagian Barat, Peking Caling mengatakan bahwa proses lelang saat berjalan dan di menangkan oleh PT Khairus dan proses lelang itu tugas dari LPSE, yakni Bastian, yang menentukan pemenangnya dalam proses tender, karena semua persoalan administrasi itu mereka yang seleksi.
” kepala dinas perhubungan juga blng dia pernah suruh kepala LPSE ketmu keluarga almarhum Bupati Yasin Payapo, yakni ikbal Payapo dan mama haji, minta bantu untuk selesaikan persoalan dan hsilnya bahwa dong kumpul keluarga dulu utk bicarakan. Nah,, ada apa sempe kadis suruh kepala LPSE ketmu mereka?” Tambahnya
kedis Paking Celing juga mengatakan bahwa yang bertangungjawab itu Hengky dan Iqbal. Mereka berdua harus bertangungjawab atas proses tender proyek kapal cepat Karena kapal tersebut suda di kerjakan dari tahun 2020 tapi sampai saat ini sudah 2022 kapal tersebut belum di terima Pemda SBB.(IM03)
