InfomalukuNews.com,Ambon — Anggota DPRD Provinsi Maluku dari daerah pemilihan Seram Bagian Barat (SBB), Zain Syaiful Latukaisupy, menegaskan bahwa persoalan aktivitas Tambang Rakyat Cinnabar di Kabupaten SBB membutuhkan perhatian serius dan langkah konkret dari pemerintah.
Menurut Latukaisupy, persoalan Cinnabar tidak cukup diselesaikan hanya dengan menghentikan aktivitas masyarakat. Pemerintah harus menyiapkan langkah penataan kawasan sekaligus solusi terhadap persoalan ekonomi, keselamatan, dan ketertiban.
“Pemerintah perlu segera menentukan arah penataan kawasan tersebut agar persoalan ekonomi, keselamatan dan ketertiban dapat ditangani secara bersamaan,” ujar Latukaisupy saat dihubungi dari Ambon, Selasa (25/8/2026).
Ia mengatakan, keberadaan masyarakat di kawasan Cinnabar menunjukkan adanya ketergantungan terhadap sektor tersebut sebagai sumber penghasilan. Karena itu, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat harus menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan yang diambil.
“Yang kita cari adalah solusi. Masyarakat butuh makan, butuh pekerjaan dan butuh penghasilan. Karena itu, jangan hanya bicara tutup. Kita harus bicara setelah ditutup bagaimana masyarakat bisa hidup, dan bagaimana tambang ini ke depan bisa ditata,” tegasnya.
DPRD Turun Langsung ke Cinnabar
Latukaisupy mengungkapkan, DPRD Provinsi Maluku akan turun langsung ke kawasan Cinnabar pada Jumat-Sabtu untuk melihat kondisi lapangan sekaligus mendengar aspirasi masyarakat.
Kunjungan tersebut bertujuan memperoleh informasi faktual mengenai kondisi kawasan, aktivitas masyarakat, serta berbagai persoalan yang selama ini terjadi.
“Kita mau turun melihat langsung. Kita mau dengar masyarakat, kita mau lihat kondisi tambang, dan kita mau mencari solusi. Jangan sampai masyarakat hanya disuruh berhenti, tetapi tidak diberikan jalan keluar,” ujarnya.
Menurutnya, pendataan menjadi bagian penting dalam proses penataan. Pemerintah perlu mengetahui masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari kawasan tersebut, pola aktivitas pertambangan, serta berbagai risiko yang dihadapi para pekerja.
Dengan demikian, kebijakan yang diambil nantinya tidak bersifat umum dan tetap memperhatikan kondisi masyarakat yang benar-benar bergantung pada kawasan Cinnabar.
“Kalau tambang ini bisa ditata dengan baik, kenapa tidak dijadikan sebagai salah satu sumber ekonomi masyarakat? Katong punya masyarakat yang butuh pekerjaan. Jangan sampai potensi ekonomi yang ada justru tidak memberikan manfaat kepada masyarakat,” katanya.
Keselamatan Tidak Boleh Diabaikan
Meski mendorong penataan dan solusi ekonomi, Latukaisupy menegaskan bahwa keselamatan kerja harus menjadi prioritas utama.
Ia tidak ingin kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan justru menimbulkan kecelakaan dan korban jiwa.
“Jangan karena kepentingan ekonomi kemudian keselamatan diabaikan. Kita ingin masyarakat bisa bekerja, tetapi bekerja dengan aman, tertib dan sesuai dengan aturan,” tegasnya.
Ia juga meminta masyarakat mematuhi perintah pengosongan kawasan apabila aktivitas tambang sedang dihentikan.
“Pada saat kawasan sudah diperintahkan untuk dikosongkan, masyarakat harus taat. Kalau masih masuk dan melakukan aktivitas, tentu risikonya menjadi tanggung jawab masing-masing,” ujarnya.
Latukaisupy mengingatkan bahwa kawasan Cinnabar sebelumnya pernah menelan korban jiwa. Pada 2022, dua penambang dilaporkan meninggal dunia setelah tertimbun di lokasi tambang.
Ia berharap peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting agar aspek keselamatan tidak lagi ditempatkan sebagai persoalan kedua.
“Jangan sampai kejadian 2022 terulang lagi. Kita tidak mau ada korban berikutnya, hanya karena masyarakat mengambil risiko untuk bekerja di kawasan yang sementara sudah diperintahkan kosong,” katanya.
Masyarakat Harus Dilibatkan
Lebih lanjut, Latukaisupy menegaskan DPRD Provinsi Maluku ingin memastikan masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam pembahasan mengenai masa depan kawasan Cinnabar.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai arah kebijakan pemerintah agar tidak terus berada dalam situasi tanpa kepastian.
Ia berharap hasil kunjungan DPRD ke kawasan Cinnabar nantinya menjadi bahan untuk mendorong pemerintah mengambil langkah konkret, baik dalam penataan kawasan maupun penyelesaian persoalan ekonomi masyarakat.
“Prinsipnya sederhana, masyarakat harus bisa hidup, masyarakat harus bisa bekerja, tetapi keselamatan harus menjadi yang utama. Kalau tambang ini memang menjadi sumber penghidupan masyarakat, maka mari kita tata supaya benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” tandas Latukaisupy.(IM-03)
