Korban Gempa SBB Dipungut Biaya Administrasi, Katanya Supaya Dana Cair

- Publisher

Tuesday, 16 March 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

IM, PIRU-Entah tahu atau pura-pura tidak tahu oleh Ongki Payapo sebagai Plt Kepala BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang jelas belum ada progres dana bantuan bagi warga terdampak gempa bumi itu kapan diberikan.

Belum lagi hal itu terjawab, datang informasi mengejutkan, keprihatinan 1306 KK warga di daerah itu diduga hendak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab.

Dengan dalih untuk memperlancar pencairan dana bantuan perbaikan rumah-rumah mereka yang rusak, warga dipungut biaya administrasi.

“Dong (mereka) perjanjian bulan ini bayar, makanya dong ada minta biaya administrasi lagi. Tiap orang dalam satu kelompok, Rp 100 ribu,” kata Ny Adiyat Aholo dihubungi infomalukunews.com melalui telepon seluler, Selasa (16/3/2021).

Warga Desa Waitasik Kecamatan Kairatu Kabupaten SBB ini menjelaskan biaya administrasi tersebut dipungut atas persetujuan ketua kelompoknya, yang memiliki anggota 11 orang.

Sementara seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi pihaknya, meski relatif sukar dipenuhi karena membutuhkan biaya untuk pengurusannya.

Ny Adiyat mengaku cukup lama menunggu  bantuan dana itu dikucurkan ke warga yang berhak seperti dirinya.

“Sampai ini katong (kami) belum dapat-dapat dana itu lae, jangan cuma janji,” sesal Ny Adiyat.

Diakui, karena jenuh menunggu lama, akhirnya dia  berinisiatif memperbaiki rumahnya yang rusak berat dengan biaya sendiri.

Sebelumnya Bendahara BPBD Kabupaten SBB La Ucu mengaku, dana senilai Rp 30,965 miliar telah ditransfer BNPB ke rekening Pemkab SBB.

“Dananya masih di BNI,” kata La Ucu singkat.

Agus, yang juga staf Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB mengaku berkali-kali meminta penjelasan terkait keterlambatan realisasi dana itu.

Yang anehnya, setiap dikonfirmasi pihak BPBD Kabupaten SBB mengaku tidak ada kendala apa pun untuk pengucuran dana itu.

“SBB saya tanya katanya gak ada masalah. Tapi kok progres minim, ini yang tanda tanya,” ujar Agus dengan nada heran.

Sesuai rencana, pihaknya kata Agus, Kamis pekan in melakukan pertemuan dengan Bupati SBB Yasin Payapo.

Tapi pertemuan belum bisa dilakukan lantaran, Bupati Yasin Payapo dan Sekda Kabupaten SBB Mansyur Tuharea tengah berada Jakarta, sehingga pertemuan ditunda.(pom)

Berita Terkait

Mudahkan akses jalan , babinsa dan warga buat jalan setapak.
Dandim 1502/Masohi Damping kunjungan kerja Pangkogabwilhan III .
Rangkaian Kunjungan Kerja Pangkogabwilhan III di Wilayah Kodim /Masohi
Bupati SBB : Keikutsertaan Desa Di Pilkades Berdasarkan Musdes Yang Tertuang Dalam Keputusan BPD
Tanggapi Protes Mantan Peserta Pesparawi XII, Ketua LPPD SBB Nyatakan Audisi Persparawi XIII Adalah Wewenang LPPD Provinsi
Syukuran HUT GPM Ke- 86, PLT Bupati SBB Bagikan Paket Sembako Bagi Para Janda dan Duda
Realisasi Bantuan Warga Terdampak Gempa di SBB Mencapai 97,53 Persen
Plh Bupati SBB Minta DD-ADD dan Pilkades Dikawal
Berita ini 521 kali dibaca

Berita Terkait

Tuesday, 25 January 2022 - 07:59 WIT

Mudahkan akses jalan , babinsa dan warga buat jalan setapak.

Tuesday, 11 January 2022 - 19:14 WIT

Dandim 1502/Masohi Damping kunjungan kerja Pangkogabwilhan III .

Tuesday, 11 January 2022 - 19:11 WIT

Rangkaian Kunjungan Kerja Pangkogabwilhan III di Wilayah Kodim /Masohi

Friday, 24 September 2021 - 12:17 WIT

Bupati SBB : Keikutsertaan Desa Di Pilkades Berdasarkan Musdes Yang Tertuang Dalam Keputusan BPD

Friday, 17 September 2021 - 19:23 WIT

Tanggapi Protes Mantan Peserta Pesparawi XII, Ketua LPPD SBB Nyatakan Audisi Persparawi XIII Adalah Wewenang LPPD Provinsi

Berita Terbaru

Daerah

Pj Gubernur Maluku Lantik Dewan Pengurus FPPB dan Buka Raker

Saturday, 9 Nov 2024 - 09:08 WIT