IM, PIRU-Munculnya figur Hambra Samal dengan sejumlah kegiatan sosialnya di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dipertanyakan. Meski anak daerah, namun kemana-mana dia membawa nama Kementerian BUMN atau pemerintah pusat.
Itu berarti kegiatan berupa pembagian sembako dan pemberian bantuan sosial lainnya itu adalah agenda nasional dari Kementerian BUMN.
Jadi pelaksanaannya mestinya bukan hanya Kabupaten SBB, tetapi merata di beberapa daerah lainnya.
“Pejabat BUMN tapi kegiatan cuma satu titik, yakni Kabupaten SBB. Khan masih ada Maluku Utara, Buru, SBT, Maluku Tengah, Kota Ambon, Tual, Maluku Tenggara, dan sebagainya itu kenapa?” ucap Hasan Narahubun dihubungi infomalukunews.com, Sabtu (12/9/2020).
Ketua DPP Lembaga Investigasi (LI) Tipikor dan Hukum Maluku ini mempertanyakan maksud dan tujuan kegiatan sosial Hambra Samal di daerah itu.
Menurutnya, kalau pun aktivitas Hambra hanya membawa nama yayasan milik pribadi, yakni Yayasan Insan Cerdas, tetap saja masyarakat tahu kalau dia seorang pejabat Kementerian BUMN.
Hasan Narahubun juga menyoroti sepak terjang Wakil Direktur PT Pelindo yang merupakan salah satu BUMN terbesar itu, di Kabupaten SBB. Dilakukan tanpa berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten SBB.
“Minimal bangun koordinasi dengan Bupati dulu lah. Beliau khan kepala daerah, ini otonomi pak,” tandas Hasan.
Maka jangan heran, kata dia, kegiatan Hambra di Kabupaten SBB sebagai pencitraan politik.
Kegiatannya disinyalir untuk menggalang dukungan politik bagi dirinya, namun diduga menggunakan anggaran Kementerian BUMN.
Sinyalemen seperti itu menurutnya bisa saja muncul, apalagi persepsi publik di daerah itu cukup kuat, bahwa Hambra Samal merupakan salah satu figur balon bupati yang bakal meramaikan Pilkada SBB, selain incumben Bupati Yasin Payapo.(pom)
