AMBON-Dana pinjaman Rp 700 miliar rencana dipinjam Pemprov Maluku dari PT SMI masih MoU namun informasi yang diperoleh pinjaman sebanyak itu akan dikosentrasikan ke Kota Ambon.
Terkait hal itu, wakil rakyat di DPRD Maluku diingatkan jangan hanya beretorika mendukung kebijakan Gubernur Maluku Murad Ismail itu.
Menurut pengamat sosial Herman Siamiloy, yang lebih membutuhkan anggaran infrastruktur itu adalah kabupaten yang ada di wilayah yang jauh.
“Dana itu harus dibagi sesuai kondisi wilayah, jangan lebih banyak di Kota Ambon. Katong di wilayah tiga T iri juga, namanya juga daerah terluar, terjauh terbelakang,” ujar Herman Siamiloy kepada infomalukunews.com, Senin (28/12/2020).
Herman yang juga pegiat antikorupsi ini meminta masyarakat mengawal dana tersebut agar terimplementasi dengan baik. Agar tepat administrasi, tepat sasaran dan tepat dalam pertanggungjawaban.
Dia juga mengkritisi pandangan sejumlah wakil rakyat di DPRD Maluku yang terkesan euforia dengan adanya pinjaman duit ratusan miliar dari pihak ketiga itu.
“Bukannya kita tidak suka lihat mereka senang dan euforia, tapi pikirkan juga bagaiman mengembalikan dana itu. Makanya harus dikawal,” tandasnya.
Sebelumnya Ketua Fraksi Pembangunan Bangsa DPRD Provinsi Maluku Mumin Refra mengaku pihaknya siap mengawal sejumlah agenda prioritas APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021.
Refra berdalih sektor pariwisata adalah salah satunya karena menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Kepada wartawan, di Ambon Selasa (10/11) lalu dia mengaku pemrov maupun DPRD sudah siap melakukan pembahasan.
“Dan Fraksi Pembangunan Bangsa akan tetap melakukan langkah-langkah taktis, dan strategis terhadap semua kebijakan ini, agar berjalan sesuai batas waktu yang telah ditentukan,” kata Refra.
Tak hanya itu dengan retorikanya Refra bersuara tentang pengentasan kemiskinan terkait APBD Tahun Anggaran 2021. Sesuai visi besar Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Murad Ismail-Barnabas Orno.
“Sebagai partai pengusung, tentunya kami akan mendukung agenda itu sebagai sebuah kebutuhan, untuk menjawab apa yang cita-cita bersama itu,” ujar Refra.
Sebelumnya anggota DPRD Azis Hentihu menyatakan rencana Pemprov Maluku memimjam Rp 700 miliar untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari PT. SMI (BUMN ) adalah instrumen negara guna mensiasati pemulihan dan percepatan pembangunan ekonomi bangsa di daerah – daerah.
Dia menyebutkan pinjaman dari PT. SMI ini untuk proses pemulihan ekonomi termasuk infrastruktur irigasi, jalan jembatan dsb untuk mendukung aktifitas ekonomi di tengah situasi Covid 19 ini. Instrumen pinjaman dari BUMN tersebut juga dilakukan beberapa provinsi dan kabuten di indonesia.
Daerah-daerah itu memanfaatkan pinjaman tapi di Maluku jadi polemik terhadap hal yang jelas regulasi dan tujuannya. Dicontohkan, DKI Jakarta Rp 12,5 triliun, Jabar Rp 4 triliun, Banten Rp 1,9 triliun Kabupaten Halsel Rp 150,6 miliyar dan kabupaten Tabanan Rp 201
miliar.
Jadi polemik ini budaya konyol. Sementara kita kan tau Pemprov Maluku dalam APBD 2020 dihimpit anggaran belanja hanya Rp 3,37 triliun yang kemudian harus direcoufusing/pemotongan dana banyak karena COVID – 19,” kata Hentihu.(pom)
