IM, JAKARTA – Tidak percaya lagi pada kinerja institusi kepolisian, terutama Polres Seram Bagian Barat (SBB) mahasiswa daerah ini di Jakarta berunjuk rasa di gedung Komisi Anti Korupsi (KPK).
Tututan yang disampaikan untuk lembaga superbodi itu adalah sejumlah kasus dugaan korupsi jumbo yang dinilai merupakan borok pemerintahan Bupati Yasin Payapo namun mangkrak di meja Polres SBB.
Diantaranya kasus proyek pengadaan kapal oleh PT. Anugrah Marina tahun 2019, pemotongan ADD tahun 2016- 2019, kasus pengadaan mesin prin E KTP 2018, penyelewengan dana penanggulangan Covid19, serta dugaan penyogokan anggota DPRD Kabupaten SBB Hendrik Seriholo.
Koordinator aksi Abdurahman, menyatakan terkait berbagai permasalahan dugaan penyelewengan anggaran daerah, mahasiswa Kabupaten SBB tidak akan berhenti mendemo Bupati Yasin Payapo.
“Hari ini kita turun lagi, kita memang jadwalkan tiap minggu kita turun jalan meneriakan berbagai macam indikasi kasus di kabupaten kami (SBB)” kata Abdul Rahman, melalui pesan singkat saat dihubungi infomalukunews.com Rabu (12/8/ 2020)
Masih dengan isu yang sama yaitu dugaan korupsi di kabupaten SBB. Mahasiswa menilai penegak hukum belum serius tangani kasus-kasus tersebut.
“Kami menilai belum ada keseriusan dari pihak penegak hukum mau memeriksa dengan serius. Bahkan ada yang bisa jebol dan lolos seperti kasus pemotongan ADD. Olehnya itu kali ini kami berharap tidak ada yang bisa lolos lagi,” tambah Abdul Rahman
Dikatakan, mahasiswa SBB yang berdemo berharap KPK segera memanggil dan memeriksa Bupati Yasin Payapo sebagai pintu masuk mengusut berbagai kasus dugaan korupsi di Kabupaten berjuluk Saka Mese Nusa itu.(pom)
