IM, PIRU-
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Nusa Puan (Hipma-Nusa Puan) berunjuk rasa di kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten SBB, Rabu (4/12).
Dalam aksinya mahasiswa dari Negeri Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) ini menilai kantor statistik milik negara itu, tidak profesional.
BPS mengeluarkan data menyangkut luas wilayah Negeri Buano Utara hanya 35.98 km persegi. Sementara desa tetangga Buano Selatan yang dimekarkan dari desa tersebut dirilis dengan wilayah yang lebih luas mencapai 91.57 km persegi.
“Luas wilayah Buano Utara berada pada angka 35.98 km persegi mestinya pada angka teratas, bukan sebaliknya. Karena Negeri Buano Utara yang mekarkan Buano Selatan,” kata salah satu orator demo Usnadin Tombalissa.
Dikatakan Negeri Buano Utara memiliki 4 dusun, sementara Buano Selatan hanya 2 dusun, ini tidak realistis, sehingga dipertanyakan sumber datanya dari mana BPS menyatakan luas wilayah desa Buano Selatan lebih luas daripada Buano Utara.
“Padahal secara historis, Buano Utara yang mekarkan Buano Selatan menjadi desa admistratif. Ini sangat tidak masuk akal,” kata salah satu pendemo.
Mahasiswa mendesak kantor BPS Kabupaten SBB segera memperbaiki data uas wilayah dari dua desa tersebut, demi menjaga kenyamanan “orang basudara” di pulau Buano.
Koordinator aksi, Wan Tamalene menolak tegas data luas wilayah ulayat versi BPS tersebut karena tidak sesuai dengan fakta otentik di lapangan.
Wan Tamalene mengingatkan pihak BPS melibatkan kedua pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemuda untuk menyesaikan persoalan data tersebut.
“Selama tiga hari, waktu kita berikan kepada Kepala BPS turun ke pulau Buano untuk selesaikan persoalan. Jika tidak, maka kami akan datangi kantor BPS dengan massa yang lebih besar,” tandas Wan Tamalene.
Kepala BPS Yuliana Marlissa di depan pendemo menjelaskan ada dua jenis data yang diriliskan oleh BPS yakni, data primer dan sektoral.
Data primer sumber datanya dari lembaga BPS itu sendiri, sementara data sekunder sumber datanya adalah bagian Pemerintahan Pemda Kabupaten SBB.
“Sampai saat belum diverifikasi,” akui Yuliana.(abu)
