IM, PIRU-
Surat edaran presiden Jokowi terkait 62 Daerah tertingal di Indonesia yang di dalamnya masuk juga Zona Maluku dengan enam daerah tertingal. Forum Saka Mese Nusa dan media info Maluku melakukan diskusi onlie tentang daerah tertingal dan Implementasi visi kasi bae SBB.
Kegiatan yang dilaksanakan pada 13 Mei 2020, melalui aplikasi Zom itu dipandu oleh Rimbo Bugis sebagai moderator dan Narasumbernya Samson Atapary, mewakili Anggota DPRD Maluku dapil SBB, Jamadi Darman Anggota DPRD Kabupaten SBB, Kisman Latumakulita pengamat sekaligus mewakili anggota pemekaran Kabupaten SBB dan Ahmad Ibra Lussy mewakili Aktivis SBB.
Ahmad Ibra Lussy dalam pernyataanya mengatakan kalau ketidak majuan Kabupaten SBB dikarenakan Kepala daerah tidak menjalankan sistem perintahan dengan baik. Sehinga kabupaten SBB masuk dalam zona daerah tertinggal.
“Bupati harus memperhatikan ekonomi masyarakat dan sumberdaya manusia di SBB. Nyatanya sampai sekarang bupati tidak punya kemampuan untuk mengelola ini (SDM dan Ekonomi Rakyat SBB)” kata Ibra dalam diskusi tersebut.
Sementara Jamadi Darman mengatakan kalau SBB adalah kabupaten yang maju. Apabila SBB masuk dalam zona daerah tertingal ia meyakini pemerintah pusat salah dalam mendata. Karena kesalahan mendata mereka data didaerah yang memang keterbelakangan ekonomi sehinga pempua simpulkan satu SBB itu tidak maju.
“Kami sebagai anggota DPRD, suda malas ribut – ribut soal ini. Sekarang tidak jaman lagi banting meja, saya hanya mau banting dompet buat apa banting meja. Toh kalau meja hancur yang kerja proyek meja rusak orang bupati juga. Orang bupati yang untung. SBB itu suda maju tidak ada orang kelaparan itu pemerintah pusat salah data” tambah Anggota DPRD Fraksi PAN SBB tersebut.
Sedangkan Kisman Latumakulita dalam penyampaianya mengatakan kita tidak bisa pungkiri kalau pengambil keputusan itu ada ditangan bupati. Dan DPRD harus mampu menegur bupati, kalau DPRD tidak mampu menegur bupati Yasin Payapo ketertingalan kabupaten SBB akan terus seperti itu.
“Kalau dewan tidak bersuara, lalu bupati tidak punya inisiatif seperti itu. Kabupaten akan terus seperti itu. Karna tugas DPRD itu ya untuk bersuara. Kalau DPRD diam kabupaten tarmaju maju. Makanya cari bupati itu yang punya ide dan gagasan kalau bupati tarbunya ide dan gagasan ya DPRD yang harus keras” tambah Kisman.
Samson Atapary dalam diskusi tersebut mengatakan kalau pengambil kebijakan tertinggi di kabupaten adalah bupati. Jadi maju dan tidaknya kabupaten itu ada ditangan Bupati. Ia juga mengeluhkan kalau Bupati Yasin Payapo tidak punya niat baik untuk duduk bersama terutama dengan Anggota DPRD Provinsi dapil SBB untuk membicarakan kemajuan Kabupaten.
“Bupati susah ketemunya duduk bersama untuk kita bicarakan bagimana perputaran ekonomi di kabupaten. Bupati harus tahu kalau kabupaten SBB adalah kabupaten dengan posisi strategis dekat dengan pasar. SBB dekat dengan kota Ambon, Kota Makasar dan Kota Surabaya yang disana SBB dapat melakukan perputaran roda ekonomi. Tapi hinga kini bupati tidak punya pikiran sampai disitu” tambah Anggota DPRD Provinsi Maluku fraksi PDIP itu.
Dari diskuai tersebut yang menjadi harapan forum diskusi bupati harus membuka diri dan mau mendengarkan kritik dan saran dan masukan dari semua pihak. Apabila bupati Yasin Payapo masi bertahan dengan egonya maka selamanya kabupaten SBB akan tetap tertingal dan Bupati Yasin Payapo harus di evalusai oleh masyarakat karena gagal memimpin kabupaten berjuluk Saka Mese Nusa tersebut.(**)
