IM, PIRU
Bupati SBB M Yasin Payapo belum menetapkan Perda Negeri, sementara masyarakat di daerah itu lama berharap pemilihan raja defenitif di negeri-negeri adat segera digelar. Sebaliknya bupati satu periode ini makin rajin memekarkan dusun jadi desa, ada apa?
Keberadaan Perda Negeri yang selama ini disangka masyarakat di kabupaten berjuluk Saka Mese Nusa ini terhambat di tangan tim asistensi penyusunan perda ini akhirnya terjawab.
Tenyata produk inisiatif DPRD SBB itu sudah selesai sejak ditangani tim asistensi Pemda, DR Nataniel Elake dkk.
Adanya Perda tersebut diungkap sendiri oleh akademisi Unpatti Ambon Prof Tony Pariella yang merupakan tim asistensi kedua yang direkrut Pemkab SBB.
Prof Tony mengaku pihaknya diminta Pemda Kabupaten SBB untuk melakukan kajian atau penelitian atas Perda yang sudah ada, sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati SBB mengambil keputusan.
“Jadi, Perda adat sudah jadi sebelum beta diminta meneliti. Demikian. Terimakasih,” ujar Prof Tony Pariella melalui pesan Whatsapp,” diterima redaksi infomalukunews.com, Sabtu (25/7/2020)
“Ikuti saja perda adat yang sudah ada di jaman Pa Nataniel. Dari pengakuan profesor Tony, jelas yang menghambat Perda ini pa bupati. Akibatmya setiap pemilihan kepala desa defenitif di negeri adat tertunda,” kata tokoh masyarakat SBB Mohammad Makatita.
Parahnya lagi, ujar dia, Pemkab SBB marak melakukan dusun-dusun dari desa. Kebijakan yang diambil Bupat Yasin Payapo dinilai pihaknya untuk memecah belah sesama masyarakat.
“Jadi bukan kase bae SBB tapi bikin tar bae, bikin konflik. Ke depan bupati macam begini tidak usah diakomodir lagi lah, beliau juga banyak bermasalah kok” ujar Makatita.
Dia menduga Perda ini sengaja dibuat molor oleh Yasin Payapo karena kepentingan pribadi yang bersangkutan. Dengan masih berstatus penjabat, para kepala negeri yang merupakan kaki tangan bupati itu bisa leluasa diintervensi.
Kebijakan Yasin Payapo seperti itu hanya akan memposisikan tokoh masyarakat maupun elit pemerintah lokal di negeri, desa maupun dusun menjadi dilematis hanya untuk kepentingan kekuasaan Yasin Payapo dan kroni-kroninya.
“Jadi beliau ini buat kebijakan yang akan menjadi buah simalakama bagi para tokoh masyarakat maupun penjabat negeri atau desa yang ditunjuk,” ujar tokoh muda SBB Mohammad Makatita.(pom)
