IM, AMBON-Kecuali Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang belum jalan sama sekali, realisasi bantuan dana gempa di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan Kota Ambon prosesnya kini dipercepat oleh BNI Ambon.
Sebanyak 12.000 Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan di Kabupaten Malteng dan 3000 KK di Kota Ambon ditargetkan selesai.
“Jadi tinggal SBB yang belum, sampai kita selesaikan 12 ribu KK di Malteng dan Kota Ambon 3000 KK itu terpenuhi,” tandas Kepala Cabang BNI Ambon Friedson WNK kepada infomalukunews.com, Kamis (31/3/2021).
Kepada pimpinan infomalukunews.com Mohamad Makatita, Kepala BNI Ambon itu menjelaskan realisasi dana tersebut untuk Kabupaten Malteng di awal-awal berproses sempat terkendala.
Dikarenakan jumlah yang penerima dana cukup besar mencapai 12000 KK.
Dari jumlah tersebut sebanyak 1900 KK yang di dalamnya terdapat 93 Kelompok Penerima Bantuan (KPB) sudah diselesaikan setelah 4000 KK dan 3000 KK diselesaikan sebelum pembentukan KPB tersebut.
“Jadi BNI sudah selesaikan tugasnya. Tinggal BPBD dan BNPB lagi yang selesaikan tugas mereka,” kata Friedson.
Menurutnya, lancar tidaknya realisasi bantuan tergantung seberapa banyak berkas penerima bantuan secara individual diverifikasi dan divalidasi, hal yang sama terhadap berkas administrasi KPB.
“Jadi kalau belum beres kita kembalikan. Ini tanggungjawab bersama. Begitu selesai bisa proses, kami tandatangan,” tandasnya.
Dijelaskan sebelum KPB dibentuk, Pemda Kabupaten Malteng datang dengan data 4000 KK penerima bantuan. Lalu menyusul 3000 KK menerima bantua secara individual atau by name by address.
“Dari data itu lah dibuka rekeningnya, awalnya seperti itu. Jadi dana itu awalnya di rekening per orangan,” jelasnya.
Ketika itu dana yang disalurkan mencapai Rp 200 juta per hari. Namun pihak BPBD Malteng komplen dan ingin agar dana disalurkan per hari Rp 1 miliar.
Hingga sekitar akhir tahun 2020 lalu, ternyata penyaluran dana tersebut per orang dirasa cukup menyulitkan. Sampai akhirnya dibentuk KPB, setelah berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Maluku, BPBD Malteng maupun BNPB.
Hingga akhirnya disepakati BNI merealisasikan dana gempa tersebut per hari Rp 2 miliar dengan tambahan tenaga teller di daerah itu.
“Sehingga setelah 4000 KK, yang 3000 KK sekarang selesai. Insyaallah kedepan proses seperti itu akan berjalan untuk KPB,” tandas Friedson.
Ditegaskannya, untuk realisasi dana bencana alam ini, pihaknya tak bisa keluar dari petunjuk pelaksanaan (Juklak) yang ditetapkan oleh BNPB Pusat.
Dengan demikian dipastikan dana milik masyarakat ini tetap aman di BNI dengan Juklak tersebut. Sehingga tidak ada dana yang bisa ditarik jika tidak sesuai juklak.
“Dana itu tidak bisa dikorek-korek seperti apapun dengan perintah di luar juklak tersebut,” tegasnya.(pom)
