IM, AMBON
Ternyata Bendungan Waeapo di Kabupaten Buru sedang mangkrak, progresnya masih nol persen dibanding nilai proyek triliunan rupiah. Diduga ada apa-apa, mahasiswa DPP IMM di Jakarta bakal mendemo Kementerian PUPR dan gedung KPK, Jumat lusa.
Wakil Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Rimbo Bugis mendesak komisi antikorupsi KPK menelusuri penyebab bendungan senilai Rp 2,2 triliun ini mangkrak. Alasan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku, bahwa kendala ada pada proses pembebasan lahan, dinilai mengada-ada.
Namun masyarakat lagi-lagi jadi kambing hitam hanya karena menuntut biaya ganti rugi lahan sementara di lain sisi proyek yang begitu strategis ini bisa terhambat gegara masalah lahan, ironis memang.
Padahal ujar Rimbo masalah teknis seperti itu harus dikembalikan ke mekanisme, karena yg jelas karena proyek ini sudah dimenangkan kontraktor.
“Pematangan lahan terhambat adalah masalah internal, rakyat tidak mau tau pembebasan lahan sudah harus diselesaikan apalagi ini proyek nasional. Bukan uang sedikit,” tegasnya dihubungi melalui telepon seluler, Rabu (11/3).
Menurutnya yang paling bertanggungjawab terhadap mandeknya proyek ini adalah PPK, Satker dan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku. Tiga pihak itu punya peranan penting, pertama soal teknis, kalau lahan ya mereka harua koordinasi dengan pemda.
Bila perlu PPK harus berani mendesak kontraktor ikut mempercepat proses kompensasi lahan.
“Jumat tanggal 1 3 kita demo, kita mempertanyakan lambatnya pekerjaan dan minta KPK ambil sikap. Sedangkan Kementerian PUPR kita minta jangan diam,” tandas Rimbo.
Sebelumnya PPK proyek Bendung Waeapo Kabupaten Buru, Jack Tehupuring dihubungi mengaku, jika proses pematangan lahan masih tunggu hasil investigasi geologi untuk mengetahui kondisi struktur tanah pada lokasi proyek.
Fakta lapangan proyek ini bisa dikatakan progres masih nol persen. Hanya jalan masuk ke lokasi proyek dibangun oleh pihak kontraktor, sementara urusan lahan pembayarannya disinyalir belum beres.
Lahan yang diklaim oleh pemiliknya, agar BWS Provinsi Maluku harus ganti rugi Rp 5 miliar, ternyata baru dibayar Rp 30 juta oleh PPK Jack Tehupuring.
Hal itu diakui pemilik lahan atas nama Wehel Wael (70) tahun beralamat Desa Wapsalit, Kecamatan Lolongguba Kabupaten Buru, dia mengatakan hanya menerima realisasi pembayaran Rp 30 juta, dari kompensasi yang disepakati dengan Jack sebesar Rp 5 miliar.
Menurut Wehel Wael mengaku, lahan yang dimana saat ini beraktivitas PT Adhi Karya untuk pembangunan tahap awal proyek tersebut, dulunya merupakan lahan ketel minyak kayu putih.
“Sampai hari ini Balai Sungai baru kasih Rp. 30.000.000, untuk uang muka,” ucap sumber menirukan jawaban Wehel Wael, saat dihubungi melalui telepon seluler.
Kata sumber, PPK bernama Jack Tehupuring itu meminta Wehel bersabar saja. “Tapi Wehel mau supaya pembayaran ganti rugi lahan direalisasikan secepatnya,”
Bukan saja, lahan inti milik Wehel Wael Cs dimana proyek bendungan ini dipusatkan belum beres, jalan masuk ke lokasi proyek induk, BWS juga ditengarai masih menunggak bayar.
“Ada dua orang pemilik tanah di situ, yaitu Wehel Wael sendiri, dan satunya lagi almarhum Markus Wael. Sama, baru kasih uang muka,” beber sumber.
Sementara Humas BWS Provinsi Maluku, Dwi Purnomo, mengaku pihaknya tidak pernah disampaikan berbagai hal menyangkut pembebasan lahan. “Kalau urusan-urusan administrasi seperti itu masing-masing proyek itu khan di PPK atau Satkernya langsung bukan di Bagian TU (tata usaha) sini,” ujar Dwi Purnomo dihubungi melalui telepon seluler.
Sebelumnya, kepastian lahan untuk pembangunan bendungan guna mendukung Pulau Buru sebagai lumbung pangan nasional ini sempat molor karena berbagai hal. Yang paling riskan waktu itu adalah Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
Namun ijin akhirnya terbit juga, setelah Menteri KLH menandatangani dokumen ijin tersebut. Disebutkan, IPKH harus dipenuhi, pasalnya lahan yang semula untuk proyek bendungan ini telah bergeser masuk sejauh 1,5 kilometer ke hutan lindung dari lokasi awal.
Kawasan hutan lindung di lokasi pembangunan bendungan Waeapo menghabiskan lahan hutan seluas 422 hektar dari rencana Kementerian PUPR seluas 580 hektar.
Selain bermanfaat untuk mendukung Kabupaten Buru sebagai lumbung padi, bendungan Waeapo akan berfungsi sebagai ‘flood control atau pengendali banjir untuk mencegah meluapnya air dan menggenangi dataran Waeapo saat musim hujan. Bendungan tersebut merupakan salah satu proyek strategis nasional yang diprioritaskan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2014-2015.
Dilaksanakan melalui paket multi years hingga tahun 2022, bendungan tersebut memiliki kapasitas untuk menampung air mencapai 50 juta meter kubik dan mampu mengairi lahan irigasi sawah padi seluas 10.000 ha. Selain itu Waeapo mampu menyediakan air baku dengan debit 250 m/detik, dan tenaga listrik sebesar 8 megawatt.
Berdasarkan informasi dari situs Kementerian PUPR, kontrak proyek bendungan Waeapo (Wai Apu) telah ditandatangani. Proyek dibagi 3 paket dengan total investasi Rp 2,223 triliun. Terdiri dari pembangunan fisik meliputi Paket 1 dengan kontraktor PT Pembangunan Perumahan PT Adhi Karya (KSO) senilai Rp 1,069 triliun, Paket 2 dengan kontraktor PT Hutama Karya dan PT Jasa Konstrusksi (KSO) senilai Rp 1,013 triliun dan kontrak paket supervisi senilai Rp 74 miliar dengan konsultan PT Indra Karya. (pom)
