Infomalukunews.com, Ambon — Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wadjo, meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan terhadap seluruh lembaga perbankan di Maluku. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap aktivitas dan transaksi keuangan berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP), serta mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Alhidayat, politisi PDI Perjuangan itu, secara khusus menyoroti adanya informasi mengenai dugaan transaksi perbankan yang dilakukan pada malam hari dan disinyalir tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Menurutnya, pengawasan terhadap aktivitas perbankan harus dilakukan secara maksimal, tidak sebatas pemeriksaan laporan administratif, tetapi juga memastikan seluruh operasional bank berjalan sesuai ketentuan.
“Sebab itu, kami minta BI dan OJK memperhatikan persoalan ini. Pengawasan terhadap aktivitas transaksi perbankan harus diperketat agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat. Jangan hanya laporan ABS (asal bapa senang),” tegas Alhidayat di Ambon, Selasa (10/11/2026).
Selain memperkuat pengawasan, Komisi III DPRD Maluku juga mendorong OJK untuk lebih masif memperluas edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait sistem pinjaman, mekanisme pemberian kredit, hingga ketentuan jaminan atau agunan dalam aktivitas perbankan.
Alhidayat menilai, tingkat pemahaman masyarakat Maluku terhadap sistem dan prosedur layanan keuangan masih perlu ditingkatkan. Pasalnya, jumlah masyarakat yang telah mendapatkan edukasi keuangan dari OJK dinilai masih sangat minim jika dibandingkan dengan total penduduk Maluku yang mencapai sekitar 1,9 juta jiwa.
Ia menyebut, sosialisasi yang baru menjangkau sekitar 10 ribu orang belum cukup untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada masyarakat mengenai mekanisme transaksi perbankan, termasuk hak dan kewajiban sebagai nasabah.
“Kami meminta sosialisasi lebih ditingkatkan dan diperluas. Masyarakat harus memahami bagaimana sistem pemberian pinjaman, persyaratan jaminan, serta hak dan kewajiban mereka sebagai nasabah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Alhidayat mengakui bahwa pengawasan dan edukasi sektor perbankan menjadi hal yang wajib dilakukan. Hal ini berkaca dari hasil rapat dengar pendapat (RDP) yang melibatkan Komisi III DPRD Maluku bersama sejumlah pihak perbankan, di mana masih ditemukan berbagai persoalan yang belum diselesaikan secara tuntas.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah dugaan praktik pemberian pinjaman tanpa legalitas yang ditemukan dalam sejumlah kasus, termasuk persoalan yang terjadi di BRI Pasahari dan Ambon.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, mengingat kasus yang mencuat melibatkan sekitar 450 orang masyarakat.
“Persoalan yang melibatkan sekitar 450 orang ini membutuhkan penanganan dan penyelesaian secara serius,” tegas Alhidayat.
Komisi III DPRD Maluku berharap OJK bersama Bank Indonesia (BI) dan pihak perbankan dapat meningkatkan koordinasi serta mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan tersebut.
Penguatan pengawasan dan peningkatan literasi keuangan dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan sekaligus memastikan pelayanan keuangan di Maluku berjalan transparan, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(IM-03)
