InfoMalukuNews.com,Ambon — Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, meminta penghargaan Terbaik I Kategori Akses Pendidikan dan Pelayanan Pendidikan yang diterima Pemerintah Provinsi Maluku dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak berhenti sebagai seremoni.
Menurut Watubun, penghargaan tersebut harus dijadikan momentum untuk menghadirkan perbaikan nyata dan berkelanjutan terhadap layanan pendidikan, terutama bagi sekolah dan peserta didik yang berada di wilayah kepulauan, daerah terpencil, serta pulau-pulau terluar Maluku.
Watubun menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, jajaran aparatur sipil negara (ASN), Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, serta jajaran dinas pendidikan di 11 kabupaten/kota yang telah bekerja hingga Maluku meraih penghargaan tersebut.
“Kami DPRD Provinsi Maluku memberikan apresiasi kepada Gubernur Maluku bersama seluruh jajaran, terutama Dinas Pendidikan di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas kerja keras bersama, tetapi tugas kita belum selesai,” ujar Watubun saat dihubungi dari Ambon, Sabtu (19/9/2026).
Ia mengatakan, capaian tersebut harus menjadi titik awal untuk memperkuat berbagai aspek pelayanan pendidikan di Maluku. Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dinilai perlu memastikan bahwa penghargaan tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Watubun menilai pembenahan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sekolah, tetapi juga menyangkut kesejahteraan tenaga pendidik, pemerataan distribusi guru, peningkatan penghasilan, serta kemudahan akses peserta didik menuju fasilitas pendidikan.
Perhatian khusus, kata dia, harus diberikan kepada masyarakat yang berada di pulau-pulau terluar dan wilayah terpencil. Kondisi geografis Maluku sebagai daerah kepulauan membuat persoalan akses pendidikan memiliki tantangan tersendiri.
“Sekolah-sekolah di daerah terpencil harus menjadi perhatian utama, agar tidak terjadi ketimpangan akses, distribusi guru, maupun kualitas pendidikan antara kota dan pelosok,” tegasnya.
Dana Stimulan Rp2 Miliar Harus Tepat Sasaran
Watubun juga meminta dana stimulan sebesar Rp2 miliar dari Kemendagri yang diperoleh bersama penghargaan tersebut dapat dikelola secara akuntabel, efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Menurutnya, pemanfaatan dana tersebut perlu diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar mendesak, khususnya untuk mendukung wilayah yang masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan maupun kekurangan tenaga pendidik.
“Dana stimulan tersebut harus memberikan manfaat yang jelas bagi peningkatan layanan pendidikan. Jangan sampai hanya terserap secara administratif, tetapi dampaknya tidak dirasakan oleh sekolah dan peserta didik,” ujarnya.
Ia menegaskan DPRD Provinsi Maluku akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Maluku.
“Kami akan terus mengawal kinerja OPD terkait dalam meningkatkan mutu pendidikan di Maluku,” katanya.
Guru Dituntut Adaptif terhadap Teknologi
Selain persoalan infrastruktur dan kesejahteraan guru, Watubun turut menyoroti perkembangan teknologi digital yang semakin memengaruhi kehidupan peserta didik.
Ia mendorong para guru untuk terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai bagian dari proses pembelajaran.
Menurutnya, perkembangan teknologi harus dapat dimanfaatkan untuk menciptakan proses belajar-mengajar yang lebih interaktif, menarik, dan mudah dipahami peserta didik.
“Pendidik tidak boleh gagap teknologi. Materi pembelajaran perlu disampaikan secara interaktif dan mudah dipahami oleh siswa. Guru juga menjadi benteng utama dalam membimbing anak-anak menggunakan teknologi secara positif,” katanya.
Watubun juga meminta Dinas Pendidikan memberikan perhatian serius terhadap sertifikasi guru serta pemenuhan fasilitas sekolah sesuai standar yang dibutuhkan dalam perkembangan pendidikan modern.
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kualitas tenaga pendidik, ketersediaan fasilitas, pemerataan akses, hingga kemampuan sekolah beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Dengan demikian, penghargaan yang diterima Pemerintah Provinsi Maluku tidak hanya menjadi sebuah capaian administratif, tetapi dapat menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di seluruh wilayah Maluku.
“Penghargaan ini harus menjadi pemacu bagi kita semua untuk bekerja lebih baik. Ukuran keberhasilannya bukan hanya penghargaan yang diterima, tetapi sejauh mana masyarakat, guru, dan anak-anak di seluruh Maluku benar-benar merasakan peningkatan pelayanan pendidikan,” pungkas Watubun.(IM-03)
