IM_ Piru, SBB,- Dalam upaya peningkatan kualitas hidup Masyarakat di seluruh pelosok tanah air maka Pemerintah Pusat, Lewat Kementrian PUPR menjatahi Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Provinsi Maluku mendapat jatah rumah tidak layak Huni (RTLH) sebanyak 605 unit.(15/12/2023).
Hal ini di sampaikan oleh kepala dinas Perumahan rakyat dan kawasan permukiman kabupaten SBB Johan Tutupoho kepada media infomalukunews.com saat di konfirmasi lewat telepon selulernya.
” Menurut tutupoho bahwa sesuai data yang di sampaikan dan hasil komunikasi kami dengan Pemerintah Pusat maka untuk tahun 2024 – 2025 ini kita mendapat bantuan RTLH ,dan kita di kasih jatah oleh Kementrian PUPR adalah sebanyak 605 unit ” ujar Tutupoho
Untuk persyaratan yang harus di Sediakan oleh calon penerima bantuan RLTH adalah Foto Kartu Keluarga, foto KTP dan Foto Rumah yang bukan semi permanen atau Permanen dari pojok rumah bersama calon penerima RTLH sambil memegang KTP Dan Kartu Keluarga yang selanjutnya di masukan dalam sistim aplikasi yang terhubung langsung dengan Kementrian PUPR yang bernama SIMAS RTLH.
Lanjutnya Pendataan Bantuan RTLH melalui aplikasi dan harus terkoneksi dengan data pada keluarga miskin ,atau masyarakat miskin ekstrim yang sudah terkoneksi untuk itu di setiap tahunnya harus ada pembaharuan data dan akan ada Team Verifikasi yang akan memverifikasi data di lapangan apakah sudah sesuai dengan data rill di lapangan atau tidak. “jadi harus Calon penerima bantuan harus terdata pada daftar masyarakat miskin dan miskin ekstrim .” Ungkap Tutupoho.
“Terkait dengan dengan informasi dari Fadli Bufakar yang di sampaikan kepada masyarakat dan mendata rumah tidak layak huni itu adalah bagian dari strategi dari Dinas Perumahan untuk membantu mempercepat proses pendataan, bahkan bukan cuma Bufakar saja yang berinisiatif untuk membantu mendata tetapi ada banyak relawan dari masyarakat yang membantu sebagai relawan pemerintah daerah, dan mereka tidak di berikan honor sepeserpun, Bahkan Kepala Biro Media infomalukunews.com juga di berikan situs resmi untuk melakukan pendataan dan memasukan data tersebut ke dalam aplikasi”. Ujar Tutupoho
Hal ini wajib kita lakukan demi menyambut bantuan yang di kucurkan oleh pemerintah pusat bahkan apabila ada masyarakat yang rumahnya benar – benar tidak layak huni maka dapat langsung mendaftarkan diri sesuai dengan persyaratan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah.(IM.KR).
