Infomalukunews.com, Ambon– Bursa pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Maluku menjelang Musyawarah Daerah (Musda) VI pada 21 November 2026 mulai menjadi perhatian publik.
Salah satu nama yang masuk dalam bursa calon ketua adalah Bupati Maluku Tenggara (Malra), Muhammad Thaher Hanubun. Namun, pencalonannya kini menjadi bahan perbincangan menyusul sejumlah catatan dugaan persoalan hukum yang pernah dilaporkan dan ditangani aparat penegak hukum.
Sejumlah kalangan menilai, rekam jejak, integritas, serta komitmen terhadap prinsip antikorupsi perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses penentuan kepemimpinan Partai Demokrat Maluku.
Publik pun berharap Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama jajaran pengurus pusat memperhatikan secara cermat seluruh rekam jejak bakal calon sebelum menentukan arah kepemimpinan Demokrat di Maluku.
SEJUMLAH CATATAN HUKUM KEMBALI DISOROT
Berdasarkan informasi dan catatan kasus yang disampaikan, nama Muhammad Thaher Hanubun pernah dikaitkan dengan sejumlah laporan maupun penyelidikan hukum.
Pertama, pada April 2021, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dikabarkan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terkait penyelidikan dugaan monopoli proyek dan pembagian fee yang menyeret nama Bupati serta istrinya, Eva Eliya Hanubun.
Kedua, dugaan gratifikasi yang dikaitkan dengan istri Bupati Maluku Tenggara juga pernah menjadi perhatian Kejati Maluku pada 2021. Namun, perkara tersebut memiliki perkembangan penting. Pada 22 Juli 2021, Kejati Maluku menyatakan penyelidikan dihentikan setelah memeriksa 24 saksi dari tujuh instansi karena dugaan tersebut dinyatakan tidak terbukti secara hukum.
Ketiga, proyek pembangunan Landmark Langgur yang bersumber dari APBD 2023 dengan nilai sekitar Rp6,6 miliar juga pernah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Tual pada Mei 2024. Laporan tersebut disebut berkaitan dengan dugaan persoalan proyek yang turut mengaitkan nama Eva Eliya Hanubun. Status akhir penanganan laporan ini perlu dikonfirmasi kembali kepada pihak kejaksaan.
Selain itu, terdapat pula pemberitaan mengenai dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang karyawati kafe pada 2023 yang disebut melibatkan M. Thaher Hanubun dan ditangani Polda Maluku. Dugaan tersebut harus tetap ditempatkan sebagai tuduhan yang memerlukan kejelasan status hukum, bukan sebagai kesimpulan bersalah.
Nama Thaher Hanubun juga pernah dikaitkan dengan pemeriksaan dugaan penyimpangan dana penanganan COVID-19 tahun 2020 oleh Polda Maluku. Status dan hasil akhir penanganan perkara tersebut masih perlu dipastikan melalui keterangan resmi aparat penegak hukum.
Berbagai catatan tersebut menjadi alasan mengapa rekam jejak para bakal calon dinilai penting untuk diperiksa secara terbuka dan objektif.
MUSDA VI: TIGA NAMA MASUK BURSA
Di tengah dinamika tersebut, Musda VI Partai Demokrat Maluku dijadwalkan berlangsung pada 21 November 2026 di The Natsepa Hotel, Ambon.
Ketua DPD Demokrat Maluku petahana, Elwen Roy Pattiasina, yang telah memimpin sekitar 20 tahun, dipastikan tidak kembali maju sehingga membuka ruang bagi figur baru.
Berdasarkan informasi penjaringan yang disampaikan, terdapat tiga nama yang masuk dalam bursa bakal calon ketua, yakni:
Muhammad Thaher Hanubun, Bupati Maluku Tenggara, yang mendaftar langsung ke Sekretariat DPD Demokrat Maluku pada 11 November 2026.
Halimun Saulatu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Maluku, yang mendaftar melalui tim pemenangan dipimpin Anthony Hatane. Timnya mengklaim telah mengantongi dukungan minimal 20 persen.
Asri Arman, Bupati Seram Bagian Barat, yang turut masuk dalam bursa kandidat.
Dalam mekanisme penjaringan, setiap bakal calon disebut harus mengamankan dukungan minimal tiga pemilik suara sah dari 11 DPC kabupaten/kota. Verifikasi dukungan akan dilakukan oleh Steering Committee dari unsur DPP melalui BPOKK untuk mengantisipasi dukungan ganda.
AHY DIHARAPKAN CERMAT MENILAI REKAM JEJAK KANDIDAT
Pergantian kepemimpinan DPD Demokrat Maluku bukan sekadar persoalan pergantian figur atau perebutan jabatan politik. Musda VI juga menjadi momentum untuk memperkuat integritas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap partai politik.
Karena itu, rekam jejak setiap bakal calon, termasuk catatan laporan hukum yang pernah muncul, perlu diklarifikasi secara objektif. Laporan yang telah dihentikan, perkara yang masih dalam proses, dan dugaan yang belum terbukti harus dibedakan secara tegas.
Publik juga menantikan bagaimana DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY menerapkan mekanisme seleksi dan verifikasi terhadap seluruh bakal calon.
Hingga berita ini disusun, diperlukan klarifikasi langsung dari Muhammad Thaher Hanubun terkait sejumlah catatan tersebut, termasuk penjelasan mengenai status penanganan perkara yang pernah dikaitkan dengan namanya.
Musda VI Demokrat Maluku kini bukan hanya menjadi perhatian internal partai, tetapi juga menjadi momentum bagi publik untuk melihat bagaimana integritas dan rekam jejak calon pemimpin partai diuji secara terbuka.
Catatan Redaksi: Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini bukan merupakan putusan bersalah. Redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan koreksi kepada Muhammad Thaher Hanubun sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.(red)
