Kapal Dishub SBB Rp 7,1 Miliar Bermasalah, Komisi III Tak Bertaring

- Publisher

Friday, 26 February 2021 - 16:51 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PIRU,IM-Kapal pesanan Pemkab Seram Bagian Barat (SBB) senilai Rp 7 miliar lebih yang dikerjakan oleh PT Khairos Marina pimpinan Stanley Pirasouw belum juga tiba di pelabuhan Piru.

Dinilai bermasalah dalam proses pengadaan kapal itu, Komisi III DPRD SBB memanggil Kadis Peking Calling untuk meminta penjelasan dari yang bersangkutan.

Pengadaan kapal milik Dinas Perhubungan Kabupaten SBB itu telah melewati masa kontrak dalam pengadaannya.

“Sesuai kontrak dengan pihak ketiga, seharusnya pengerjaan selesai sebelum Desember 2020,” ujar Ketua Komisi III DPRD SBB Abu Silawane usai hearing dengar pendapat dengan Kadishub SBB, Senin lalu.

Menurut Silawane sesuai kontrak, kapal seharga Rp 7,1 miliar ini seharusnya sudah ada di Pelabuhan Piru.

Anehnya meski diduga terindikasi korupsi dalam pengadaannya, Ketua Komisi III terkesan belum berpikir merekomendasikan kasus ini ke ranah hukum.

Politisi Partai Gerindra itu hanya meminta pihak Dishub berkoordinasi dengan kontraktor, agar kapal tersebut sudah ada pada Maret 2021 mendatang.

Namun dia juga memastikan apabila ditemui persoalan, maka komisi III tidak akan mentolerir persoalan serta meminta dilakukan audit.

Tokoh masyarakat Kabupaten SBB Mohammad Makatita menyesalkan sikap kompromi Abu Silawane terkait proyek kapal Dishub SBB tersebut.

“Itu sikap abu-abu, tidak bertaring. Masa kontrak sudah lewat, sementara barang belum datang. Artinya sudah ada indikasi perbuatan melawan hukum,” katanya.

Jika sudah ada indikasi pelanggaran hukum dalam hal ini dilanggarnya komitmen kontrak, maka kasus ini layak didorong ke ranah hukum.

Apalagi berdasarkan penelusuran pihaknya, mesin kapal Yanmar 700 tenaga kuda itu ternyata belum tiba dari negara asalnya, yakni Jepang.

Menurut Makatita sikap DPRD SBB yang terkesan kompromi terhadap lemahnya tata kelola keuangan daerah, itu yang membuat derah berjuluk Saka Mese Nusa itu relatif tertinggal dari daerah lain di Maluku.

“Pengelolaan keuangan daerah sudah lemah, ditambah fungsi pengawasan komisi-komisi terkait juga lemah, maka klop sudah. Masyarakat gigi jari aja,” sesal Makatita.(pom)

Berita Terkait

Kodam Pattimura Dukung Patroli Bersama Bakamla RI 
Polres SBB Bergerak Cepat Menangkap Tersangka Pembunuhan Terhadap Istri Sendiri di desa Nuruwe.
Kapolres Bursel Didesak Bentuk Mapolsek Fena Fafan.
Peringati Hari Bhakti Adhyaksa. Kejari Kepulauan Aru Gelar Seminar Hukum.
Mudahkan akses jalan , babinsa dan warga buat jalan setapak.
Dandim 1502/Masohi Damping kunjungan kerja Pangkogabwilhan III .
Rangkaian Kunjungan Kerja Pangkogabwilhan III di Wilayah Kodim /Masohi
Bupati SBB : Keikutsertaan Desa Di Pilkades Berdasarkan Musdes Yang Tertuang Dalam Keputusan BPD
Berita ini 559 kali dibaca

Berita Terkait

Wednesday, 17 July 2024 - 20:27 WIT

KPU Bursel Sosialisasi Visi-Misi dan Program Bakal Pasangan Calon Sesuai RPJPD

Wednesday, 17 July 2024 - 19:59 WIT

Hoax.! JAR Jadi Dubes. Ali Rumauw : JAR Tetap Maju Cagub Maluku

Wednesday, 17 July 2024 - 17:23 WIT

Gelar Rakorwas Bareng Kompolnas, Kapolri Ingin Polri Jadi Organisasi Modern

Wednesday, 17 July 2024 - 17:13 WIT

Pedagang di Amplaz Gugat ke PTUN

Wednesday, 17 July 2024 - 16:53 WIT

Prajurit Pattimura Terima Sosialisasi Permenhan Nomor 18 Tahun 2021

Wednesday, 17 July 2024 - 16:04 WIT

Didepan Kantor Kejati Maluku, PMPI Desak Mendagri Copot Pj Gubernur Maluku

Wednesday, 17 July 2024 - 15:45 WIT

Kepulangan Jamaah Haji Kepulauan Aru di Sambut Rasa Syukur.

Wednesday, 17 July 2024 - 14:35 WIT

Usai Pimpin Upacara, Pangdam Pattimura Terima Bantuan Mobil dan Berikan Penghargaan kepada PLN

Berita Terbaru

Headline

Hoax.! JAR Jadi Dubes. Ali Rumauw : JAR Tetap Maju Cagub Maluku

Wednesday, 17 Jul 2024 - 19:59 WIT

Headline

Pedagang di Amplaz Gugat ke PTUN

Wednesday, 17 Jul 2024 - 17:13 WIT

Headline

Prajurit Pattimura Terima Sosialisasi Permenhan Nomor 18 Tahun 2021

Wednesday, 17 Jul 2024 - 16:53 WIT