Oleh : Arjun Bola
(Ketua DPW Pemuda LIRA Maluku)
IM — BURU.’ — Euforia masyarakat menyambut kedatangan Penjabat Bupati di kabupaten Buru perlahan sirna dari dekapan mata kita. Kini Waktunya bagi orang nomor satu di kabupaten bertajuk bupolo untuk membuktikan kinerjanya. ujian besar sudah tersedia di depan mata banyak jejak kusut penguasa lama yang harus di perbaiki
Penjabat Bupati di harapkan mampu membuat terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di negeri ini yang hampir sepuluh tahun bergerak dibawah kesadaran palsu, arogansi, kesewenang – wenangan penguasa beringin kuning, karena itu pemimpin baru harus mampu memenuhi ekspektasi masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dengan pelayanan prima kepada masyarakat seutuhnya yang bermutu melalui lembaga birokrasi pemerintahan. Bila taraf hidupan masyarakat meningkat, pelayanan publik dibenahi maka masyarakat akan memberi raport baik kepada bupatinya, citra positif melekat bagi kepemimpinan seorang carateker di tanah bupolo.
terlepas dari antusiaisme masyarakat itu sendiri dalam menyambut pemimpinnya ada harapan yang tergambar dari raut wajah mereka yang hampir sepuluh tahun terkungkung dalam polarisasi kehidupan sosial ekonominya, keterbelakangan pembangunan maupun kemiskinan kronis yang membelit. kehadiran Penjabat merupakan kemutlakan dalam upaya pemulihan kembali hubungan sosial yang sudah ambruk selama sepuluh tahun dibawah rezim oligarki, memperbaiki relasi pembangunan yang berjalan timpang, menggenjot pertumbuhan ekonomi masyarakat yang sudah sangat lesu melalui pengembangan sektor riil dan pertanian yang menjadi tumpuan perekonomian masyarakat agar bisa berkembang dengan baik lagi.
Kalau pemerintah yang baru tidak mampu memberi pelayanan yang baik, menjaga netralitasnya dalam rangka mendorong perubahan kearah kesejahteraan rakyatnya melalui iklim investasi, maka akan berimplikasi pada krisis kepercayaan, kelambanan pertumbuhan ekonomi daerah, masyarakat miskin dan pengangguran niscaya akan semakin bertambah,kalau sudah begini lantas apa bedanya pemimpin saat ini dengan penguasa sebelumnya?
Oleh Karena itu pemimpin yang baru harus dapat menunjukan provesionalismenya daripada terus menampakkan gejala manuver politik kepada kandidat bupati tertentu. pemimpin yang baru harus mampu mengayomi semua perbedaan yang ada, mengakhiri dikotomi dan segregasi sosial politik yang sudah terjalin cukup lama dan panjang, menyudahi ketegangan politik yang terjadi, pejabat yang baru jangan lagi mewarisi karakter penguasa lama yang berbuat semena-mena yang membawa birokrasi ke ranah pragmatisme, membuat kebijakan sesuka hati tidak mengakomodasi kepentingan rakyat melainkan pertimbangan pragmatisme politik yang menjadi dasar kebijakan seperti pergantian jabatan structural, pergantian kepala desa yang kemudian di caratekerkan diganti dengan pegawai-pegawai oportunis yang merupakan simpatisan dan pendukung calon bupati kedepan untuk menjadi carateker desa dengan tujuan mengamankan kepentingan pragmatisme 2024.
Pilihan pimpinan OPD diambil dari titipan luar ketimbang mencari pejabat yang provisional jika ini yang terjadi maka hanya menimbulkan trauma masa lalu dihati rakyat yang sedang sakit, Sejarah lama kembali bangkit dimana birokrasi dijadikan alat mobilisasi politik bagi elit-elit politik dari partai penguasa dan kepemimpinan politik di daerah untuk melang-gengkan kekuasaan maka muncul adagium Ramli Jilid dua Akibatnya birokrasi tidak pernah dapat bekerja secara optimal dan profe-sional.
Di sisi lain, aparat birokrat yang nantinya disokong elitelit politik dari luar ternyata juga berusaha melakukan kolusi dan pendekatan secara pribadi kepada pejabat publik yang baru itu untuk menga-mankan jabatan serta yang menginginkan jabatan tertentu.
Di sinilah sebenarnya integrasi kepemimpinan publik yang di nakhodai Jalaludin Salampessy diuji besar-besaran, apakah dia tetap menjaga independensi dan provesionalisme sebagai aparatur sipil negara yang taat pada aturan negara ataukah sebaliknya justeru ketaatannya oleh klik politik luar yang ada di level kabupaten atau propinsi.
Namun kebanyakan kasus di lapangan menunjukkan, bahwa para pemimpin di daerah sering mengabaikan kepentingan rakyat yang menghendaki adanya perubahan dalam birokrasi pelayanan publik yang disebabkan oleh kuatnya pengaruh klit politik elite yang menginginkan jabatan lebih. Kepentingan rakyat kerapkali kalah karena lobi-lobi yang sering dibumbui dengan iming-iming karier dan segepok uang sogokan.
Karena itu untuk mendorong perubahan kabupaten buru kearah yang lebih baik maju profesional, lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat sesuai harapan dan ekspektasi masyarakat maka dibutuhkan figur kepemimpinan pemerintahan yang memiliki integritas kuat, memiliki karakter kuat, memiliki komitmen terhadap agenda perubahan kesejahteraan serta berorientasi kepada kepentingan masyarakat luas. Figur kepemimpinan semacam ini dipercaya dapat membidani lahirnya budaya baru dalam tatanan kehidupan masyarakat yang sudah tercabik begitu lama
Dengan kepemimpinan semacam itu, elit-elit luar dan pegawai negeri yang nakal tidak lagi mampu melobi dan mengarahkan pemerintahan keranah pragmatisme yang merusak tujuan negara. kelembagaan tidak akan lagi menjadi politik atau kepentingan pihak tertentu, tetapi lebih sebagai sistem organisasi pemerintah yang profesional. Untuk mewujudkan politik pemerintahan semacam itu, harus ada komitmen dari pihak terutama dukungan kuat dari seluruh masyarakat untuk mengawal pembangunan yang lebih baik.(IM03)
