Infomalukunews.com,Ambon- Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku resmi tetapkan satu tersangka baru dalam Dugaan Korupsi Pembangunan Talud Pengendalian Banjir, di Kabupaten Buru yang Bersumber dari Dana Pinjaman PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2020.
Kasi Penyidikan Bidang Tindak Pidsus, Sofyan Saleh, S.H, bersama dengan Tim Penyidik lainnya di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, resmi menetapkan “SL” sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor :B-343/Q.1/Fd.2/02/2025 tanggal 20 Pebruari 2025, Yang Awalnya Pada tahun 2020, terjadi pandemic Covid-19 yang berdampak pada perekonomian nasional.
Untuk mendukung PEN, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan memberikan bantuan dana dalam bentuk pinjaman melalui PT. SMI kepada Dinas PUPR Provinsi Maluku, yang masuk pada DIPA SKPD Dinas PUPR Bidang Sumber Daya Nomor : 1.03.01.01.28.12.52 tahun 2020 tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp.15 miliar.
Pada saat dilaksanakan proses lelang pengadaan barang dan jasa Pekerjaan Pembangunan Talud Pengendalian Banjir di Kabupaten Buru, pemenang tender adalah PT. Adi Karya Perkasa, Dengan direktur sdr MFH, Dengan nilai kontrak senilai Rp.14,7 miliar, kamis (20/2/25).
Selanjutnya dari pihak swasta, yaitu Tersangka berinisial SL mengambil alih seluruh dokumen Perusahaan untuk proses Lelang, pelaksanaan pekerjaan sampai dengan proses pencairan dan PHO.
Bahwa seluruh tanda tangan dokumen kontrak, addendum, Addendum I, II, Berita Acara PHO, Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Lapangan, Laporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Kedua (FHO) dan dokumen2 lainnya tidak ditandatangani langsung oleh Direktur PT. Adi Karya Perkasa MFH, namun dimanipulasi dan atau dipalsukan oleh tersangka SL untuk menandatangani administrasi kelengkapan dokumen lainnya.
Peran tersangka SL yaitu menyelenggarakan dan melaksanakan dokumen administrasi dengan cara manipulasi dan melawan hukum, berdasarkan fakta-fakta keterangan para saksi dan alat bukti lain menunjukkan bahwa ditemukan adanya ketidak sesuaian antara dokumen dengan fisik di lapangan, hingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.1.023.870.488.
Untuk mengantisipasi keadaan yang dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, kini Tersangka “SL” telah ditahan di Lapas Perempuan Klas III Ambon selama 20 hari terhitung sejak hari ini Kamis tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025.
Adapun peraturan yang dilanggar oleh tersangka antara lain :
UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 3 ayat (1).
UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara : Pasal 18 ayat (1) dan (2). Pasal 18 ayat (3).
Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019, pasal 3, 121. 141, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 pasal 6, 7, 9. 11.26/27.
Terhadap Tersangka dijerat dengan Primair Pasal 2 ayat (1) dan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. (Borqan-IM)
