Infomalukunews.com,Ambon,- Aroma dugaan penyalahgunaan kekuasaan mulai tercium dalam tata kelola Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Bupati Ir. Asri Arman disorot karena dinilai lebih fokus pada kegiatan seremonial yang mengangkat figur istrinya, Ny. Yeni Rosbanyani, dibanding menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat di kabupaten seram bagian barat.
Sejumlah kegiatan di tingkat dusun belakangan ini disebut-sebut lebih menyerupai “panggung politik terselubung” untuk membangun citra istri Bupati menjelang kontestasi politik mendatang.
Tokoh pemuda masyarakat adat SBB, R.Warang Kepada Media ini Selasa (31/3/2026) secara tegas menilai kondisi ini sebagai penyimpangan serius dalam tata kelola pemerintahan.
Ini bukan lagi sekadar kegiatan sosial. Publik melihat ada upaya sistematis membangun citra istri Bupati di lapangan. Sementara Bupati dan Wakil Bupati justru tidak terlihat fokus pada kerja-kerja pemerintahan,” tegas Warang.
Dugaan Tekanan Anggaran: Dana PKK Tembus Rp1 Miliar
Lebih jauh, Warang mengungkap adanya dugaan tekanan terhadap sejumlah SKPD untuk mengarahkan anggaran ke kegiatan PKK yang berkaitan dengan aktivitas istri Bupati.
Informasi yang beredar menyebutkan, alokasi dana PKK di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) bahkan mencapai lebih dari Rp1 miliar, Kalau benar SKPD ditekan untuk mengalokasikan anggaran demi kegiatan tertentu, ini sudah masuk wilayah rawan penyalahgunaan wewenang. Apalagi jika tujuannya untuk kepentingan politik keluarga,” ujarnya.
Ia menegaskan, pola seperti ini berpotensi membuka ruang praktik korupsi terselubung dengan dalih kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Bupati Dinilai Gagal Fokus Urus Daerah
Di tengah derasnya kegiatan seremonial, kinerja pemerintah daerah justru dipertanyakan. Salah satu yang disorot adalah mandeknya penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Negeri.
Padahal, tim telah dibentuk dan anggaran telah terserap. Namun hingga kini, hasilnya tidak jelas.
“Anggaran habis, tim ada, tapi output nihil. Ini menunjukkan Bupati tidak fokus mengurus daerah,” kritik Warang.
Ia juga menilai pemerintah daerah gagal memberi perhatian serius terhadap persoalan masyarakat adat yang hingga kini belum terselesaikan,
Intervensi Keluarga adalah Ancaman Serius bagi Birokrasi Dugaan keterlibatan istri Bupati dalam urusan pemerintahan memperkuat kekhawatiran publik terkait rusaknya sistem birokrasi di SBB.
Sementara Pengamat Kebijakan Publik, Ardi Lubis, menegaskan bahwa campur tangan pihak non-struktural dalam pengambilan kebijakan merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip tata kelola pemerintahan.
Istri kepala daerah tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan. Jika ada intervensi, baik dalam proyek, anggaran, maupun jabatan, itu jelas konflik kepentingan dan berpotensi melanggar hukum,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kondisi tersebut dapat menekan independensi ASN dan menggeser birokrasi dari sistem profesional menjadi sistem kekuasaan berbasis kedekatan.
Potensi Akan Dijerat Hukum
Jika dugaan ini terbukti, praktik tersebut berpotensi masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara.
Aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harus segera perlu turun tangan untuk menelusuri dugaan aliran anggaran dan intervensi kekuasaan di lingkup Pemkab SBB.
Di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap Bupati Ir Asri Arman justru ia lebih Memilih Diam, hal ini memunculkan pertanyaan baru: apakah ini sekadar dinamika politik, atau indikasi kuat penyalahgunaan kekuasaan yang sedang berlangsung?
Ketika kekuasaan mulai digunakan untuk membangun dinasti, dan anggaran publik diduga diarahkan untuk kepentingan keluarga, maka yang dipertaruhkan bukan hanya etika, tetapi masa depan tata kelola pemerintahan itu sendiri.
PERSOALAN YANG TIDAK BISA DISELESAIKAN OLEH BUPATI SBB Ir ASRI ARMAN.
Perda Negeri Tim sudah terbentuk dana sudah terpakai Habis tidak ada Hasilnya
Proyek Mip pindah lokasi dari SBB ke kota ambon Sampai hari ini tidak ada keterangan resmi dari Bupati
PT SIM dicabut ijim beroperasi PHK Ratusan Karyawan di SBB
PT Batu Gamping 8000 ton dikirim keluar daerah tidak Jelas PAD terhadap daerah.
Persoalan Bentrok antara Dusun Ani vs pawae sampai hari ini pemda tidak bergerak untuk mendorong pihak penegak hukum tangkap para pelaku
Persoalan Sengketa Lahan Aset Daerah antara Masyarakat dengan pemda tidak di bisa diselesaikan
Barang Aset-Daerah yang dibiarkan terlantar di luar tampa diurus
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada klarifikasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
Publik Bertanya Dimana Tanggungjawab Bupati.(IM-03)
