IM, PIRU-
Anggota legislatif asal Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten SBB, Yudin Hitimala mendesak dilakukannya audit investigasi atas kucuran dana desa, Buano Utara dan Buano Selatan. Diduga kesalahan data luas masing-masing desa mempengaruhi besaran nilai DD selama bertahun-tahun.
Menurut Hitimala data luas wilayah yang keliru berpotensi menimbulkan kerugian uang negara miliaran rupiah jika data tidak sesuai fakta sebenarnya di lapangan.
“Jadi kalau Buano Utara atau Buano Selatan terbukti mana yang data luas wilayahnya tidak benar maka ada indikasi korupsi di situ,” cetus Hitimala (4/12) melalui sambungan seluler.
“Kenapa demikian, karena penyaluran dana desa, salah satu indikator penentu besaran nilai dana adalah luas wilayah desa tersebut,” imbuhnya.
Hitimala menegaskan, ini masalah serius yang harus ditanggapi serius oleh Pemda SBB. Apalagi pihak BPS mengaku data diperoleh dari bagian Pemerintahan Pemda SBB.
Anehnya, ketika bagian tersebut dikonfirmasi jawaban yang diperoleh, data berasal dari Bappeda. Sementara Bappeda mengaku data berasal dari Pemda Kabupaten Maluku Tengah sebelum pemekaran Kabupaten SBB.
Menurut Hitimala sangat lucu, beberapa instansi saling melempar bola dan terkesan saling lempar tanggungjawab dan ini bukti instansi-instansi Pemda bekerja berbasis data hoax.
“Padahal visi pemerintahan SBB untuk Kasi Bae negeri ini adalah membangun SBB yang berbasis data. Pertnyaannya, ada grand design apa di balik itu?” gugat Yudin Hitimala.
Menurutnya dengan data luas wilayah lebih kecil daripada desa Buano Selatan, dapat dikatakan wilayah desa Buano utara sudah terkapling habis dengan data tersebut. Bahkan pemukiman-pemukiman milik warga desa Buano Utara pun bisa jadi telah terkapling masuk dalam hak ulayat desa Buano Selatan.
Untuk itu, Yudin mengingatkan Pemda Kabupaten SBB memanggil pihak-pihak terkait yang punya kompeten terkait masalah ini seperti BPS SBB, bagian pemerintahan, Bappeda, dan Dinas BPMPD agar duduk bersama mengurai dan menyelrsaikan masalah ini.
Dia mengaku telah berkoordimasi dengan Komisi I DPRD SBB termasuk pimpinan DPRD, agar dalam waktu dekat menyurati pemerintah negeri Buano Utara dan Buano Selatan, Camat Huamual Belakang, BPS SBB maupun instansi terkait Pemda Kabupaten SBB untuk dimintai keterangan oleh DPRD.
Hal itu ditekankan pihaknya, ujar Yudin, sebelul munculnya protes dari masyarakat dalam bentuk gelombang demonstrasi yang lebih luas, kemudian menjurus pada hal-hal yang mengganggu ketertiban masyarakat.
“Atau berdampak pada keharmonisan masyarakat kami di negeri Buano Utara dan Buano Selatan,” ingatnya.
Diakui, pihaknya tidak memihak pada salah satu desa, sebagai generasi anak pulau Buano, dirinya ada pada posisi penengah untuk menyelesaikan masalah ini sesuai topoksi kerjanya sebagai anggota DPRD SBB.
Penekanan Wakil Ketua Fraksi Hanura DPRD SBB ini menyusul aksi unjuk rasa puluhan Mahasiswa asal Buano Utara di Kantor BPS SBB pekan lalu. Mereka memprotes rilis data luas Desa Buano Utara dan Buano Selatan yang dinilai tidak sinkron dengan kenyataan lapangan.
Menurut pendemo, data luas wilayah Buano Utara yang disebutkan pihak kantor BPS seluas 35,98 km persegi, dan Buano Selatan 91.57 km persegi itu tidak benar. (pom)
