Infomalukunews.com ,Ambon – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku mendesak pembenahan sektor pendidikan dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada jenjang SMA dan SMK. Perbaikan mutu pendidikan dinilai harus dimulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), TK, SD, SMP hingga SMA.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury, menegaskan bahwa persoalan mutu pendidikan di Maluku membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota.
Pasalnya, berdasarkan data yang disampaikan, mutu pendidikan Maluku masih berada pada posisi ke-33 dari 38 provinsi di Indonesia. Bahkan, apabila lima provinsi di Papua tidak diperhitungkan, posisi Maluku disebut berada pada urutan terbawah.
“Capaian tersebut perlu menjadi perhatian bersama, terutama karena Maluku pernah dikenal memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Perbaikan perlu mencakup kemampuan peserta didik, kualitas tenaga pengajar, dan kecakapan pengelola sekolah,” kata Wattimury saat dihubungi dari Ambon, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pembenahan pendidikan harus dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai jenjang pendidikan, sebab kualitas pendidikan di tingkat menengah juga sangat dipengaruhi oleh fondasi pendidikan sejak usia dini hingga sekolah dasar.
Wattimury menjelaskan, persoalan pendidikan tidak dapat ditangani hanya dengan memusatkan perhatian pada SMA dan SMK. Sebab, PAUD, TK, SD, dan SMP juga memiliki peran penting dalam membangun kemampuan dasar peserta didik.
Terlebih, pengelolaan sejumlah jenjang pendidikan tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama lintas pemerintahan agar pembenahan dapat berjalan secara terpadu.
Atas dasar itu, Komisi IV DPRD Maluku mendorong Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Maluku memperkuat sinergi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku serta seluruh dinas pendidikan kabupaten dan kota.
Wattimury meminta BPMP tidak hanya menyusun program dan rekomendasi, tetapi juga menyiapkan instrumen pengukuran yang jelas untuk mengetahui perkembangan mutu pendidikan secara objektif.
“Kami mendorong BPMP menyiapkan alat ukur yang bisa menunjukkan perkembangan mutu secara objektif. Program yang disusun perlu diikuti pelaksanaan nyata di daerah dan evaluasi rutin untuk mengetahui dampaknya,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan agar seluruh pemangku kepentingan pendidikan kembali duduk bersama secara berkala. Pertemuan tersebut penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program, mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, sekaligus menentukan langkah perbaikan yang harus segera dilakukan.
Menurut Wattimury, evaluasi tidak boleh berhenti pada rapat atau penyampaian laporan semata. Harus ada tindak lanjut konkret sehingga setiap program peningkatan mutu pendidikan benar-benar memberikan dampak terhadap kualitas pembelajaran dan kemampuan peserta didik.
Selain itu, BPMP Maluku juga diminta membantu menyelaraskan berbagai program pendidikan, termasuk sekolah rakyat, sekolah Garuda, dan sekolah nasional terintegrasi.
Penyelarasan program tersebut dinilai penting agar kebijakan pendidikan tidak berjalan sendiri-sendiri maupun menimbulkan kesenjangan antarsekolah. Sebaliknya, seluruh program harus diarahkan untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan yang berkualitas dan merata.
Wattimury menegaskan, tanggung jawab meningkatkan mutu pendidikan bukan hanya berada pada satu instansi. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, pihak sekolah, serta lembaga penjamin mutu harus mengambil peran sesuai kewenangan masing-masing.
Dukungan kebijakan dan penganggaran dari pemerintah daerah bersama DPRD juga menjadi faktor penting agar pembenahan sektor pendidikan tidak sebatas wacana, tetapi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
“Kami berharap forum berkala yang melibatkan BPMP dan para kepala dinas pendidikan dapat menjadi dasar evaluasi bersama, serta menjaga agar program peningkatan mutu dijalankan secara konsisten,” tegas Wattimury.
Komisi IV berharap, melalui koordinasi lintas pemerintahan dan evaluasi yang terukur, persoalan mutu pendidikan di Maluku dapat ditangani secara serius. Pembenahan harus dimulai dari fondasi pendidikan paling dasar hingga jenjang menengah, sehingga kualitas sumber daya manusia Maluku ke depan semakin baik dan mampu bersaing secara nasional.(red)
