Infomalukunews.com,Masohi- Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Maluku Tengah yang tinggal menghitung hari membuat tensi politik di daerah tersebut kian panas. Setelah pertarungan antara tiga calon ketua yang kini terus bergulir, yakni Hasan Alkatiri, Tammat R. Talaohu dan Rusbandi Silawane, kini sorotan makin hangat setelah ketiga calon tersebut dibedah sisi positif dan negatifnya. Kepada media di Masohi (Kamis, 16/4/2026), salah satu kader senior Partai Golkar di kabupaten yang berjuluk pamahanu nusa ini, Johanis Lunmisay, mengatakan bahwa, kinerja DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tengah selama ini sangat buruk, tidak ada konsolidasi dan tidak pernah ada kegiatan partai yang menyentuh hingga kecamatan dan desa dusun. Sebagai partai besar dan modern, kinerja seperti ini sangat memprihatinkan.
“Pengurus kecamatan hanya disentuh jika ada Musda seperti saat ini. Mereka tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan partai sebagaimana seharusnya sebuah partai besar. Jadi kalau kinerja partai buruk dan perolehan kursi di DPRD Maluku Tengah terus menurun maka itu sudah wajar mengingat kinerja partai yang tidak becus. Ini harus diperbaiki ke depan oleh sistem dan dengan intervensi dari DPD Partai Golkar Provinsi Maluku. Saat ini menjelang Musda ke sepuluh Partai Golkar Kebupaten Maluku Tengah dan status banyak pengurus kecamatan yang tidak jelas. SK pengurus kecamatan banyak yang diambangkan pengurus DPD Golkar Maluku Tengah dan hanya bisa diambil jika sudah menyatakan dukungan ke calon tertentu. Ini membuat sistem, kultur dan kondisi Partai Golkar Maluku Tengah sudah rusak dan perlu perbaikan serius. Karena itu, saya sebagai kader senior Partai Golkar di Kabupaten ini yang sudah aktif sejak orde baru mengusulkan kepada DPD Partai Golkar Provinsi Maluku untuk mengambil alih konsolidasi Partai Golkar di Maluku Tengah menjelang Musda dengan menurunkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tengah. Ini penting mengingat banyak masalah struktural kepartaian di Golkar Maluku Tengah dan untuk menjamin akan hak-hak konstitusional kader agar pelaksanaan Musda dapat berjalan lancar, demokratis dan mengakomodir semua kepentingan Golkar di daerah ini,”urai Lunmisay.
Lunmisay juga menyebutkan bahwa pelaksanaan Musda ke sepuluh ini agar tidak mengulangi kesalahan pengambilan keputusan dengan menghasilkan kepemimpinan Partai Golkar yang asal jadi dan lahir hanya karena pertimbangan pragmatis dan mengabaikan aspek kompetensi, kualitas dan rekam jejak.
“Saat ini beberapa kader yang hendak mencalokan diri sebagai ketua Partai Golkar Kabupaten Maluku Tengah diduga kuat sedang terkait beberapa masalah hukum yang kini viral dan sedang ditangani Kejaksanaan Negeri Maluku Tengah hingga Polda Maluku. Partai Golkar ini sangat menjungjung tinggi akan azas PD2LT (prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela). Jika Partai Golkar Maluku Tengah ingin maju, berkembang dan bersaing dengan partai-partai lain serta merebut kembali dominasinya, maka kader yang dipilih sebagai ketua haruslah bersih diri dan bersih lingkungan. Yaitu bebas dari masalah hukum dan punya visi dan gagasan faktual dan tajam dalam menggerakkan roda partai nantinya. Sebagai penanggung jawab Musda DPD Partai Golkar Provinsi Maluku hendaknya menjamin pelaksanaan Musda Golkar Maluku Tengah mampu menghasilkan ketua dan pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tengah yang kredibel dan memiliki derajad leadership yang mampu bersaing dengan partai-partai lain di Maluku Tengah,”tutup Lunmisay.(IM-03)
