Infomalukunews,com. Ambon-Setahun memimpin Ambon, Wali Kota Bodewin M. Wattimena membeberkan capaian 17 program prioritas sekaligus mengungkap rencana besar pembangunan kantor wali kota baru.
Kondisi gedung Balai Kota saat ini dinilai sudah tidak lagi representatif. Selain tak mampu menampung seluruh pegawai, bangunan tersebut juga kerap bocor saat hujan.
“Tujuannya untuk menjawab kondisi aktual kantor wali kota hari ini yang sudah tidak representatif, baik dari sisi daya tampung maupun estetika sebagai lambang kota,” ujar Wattimena dalam konferensi pers di Ruang Rapat Vlissingen, Jumat (20/2/2026).
Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Pemkot Ambon tak akan membiayai pembangunan kantor baru melalui APBD. Sebagai solusi, pemerintah kota memilih skema Build Operate Transfer (BOT) atau Bangun Operasikan Serahkan.
Melalui skema ini, investor akan membangun kawasan seluas kurang lebih 7 hektare yang dirancang menjadi kawasan perkotaan modern berkelanjutan. Tiga investor disebut telah masuk tahap perencanaan dan desain.
Dalam proyek tersebut, investor akan membangun rusun ASN, apartemen, serta hotel yang dikelola dalam jangka waktu tertentu dengan sistem bagi hasil. Setelah masa kerja sama berakhir, seluruh aset akan menjadi milik pemerintah kota.
“Bonusnya, pembangunan kantor dan gedung perkantoran pemerintah kota menjadi tanggung jawab awal investor,” kata Wattimena.
Selain BOT, Pemkot juga membuka opsi skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) untuk mempercepat pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.
Wattimena juga meluruskan persoalan genangan air di kawasan Ay. Patty. Menurut dia, kondisi tersebut bukan semata-mata banjir, melainkan dampak pasang air laut yang menutup saluran pembuangan saat hujan deras.
Sistem drainase Kota Ambon yang bermuara ke laut membuat air tidak bisa langsung mengalir ketika pasang terjadi bersamaan dengan hujan lebat.
Solusi yang disiapkan adalah pembangunan kolam retensi di belakang Pasar Lama. Kolam ini akan dilengkapi pintu air dan pompa untuk mengalirkan air ke laut saat kondisi memungkinkan.
“Kami sudah punya konsepnya. Tinggal menunggu dukungan anggaran, “ujarnya.
Di sektor ketenagakerjaan, Wattimena mengakui tantangan terbesar adalah menekan pengangguran dan kemiskinan. Tanpa penerimaan CPNS dan tenaga honorer, pemerintah daerah tak bisa membuka lapangan kerja secara langsung.
Karena itu, investasi menjadi kunci.
Ia bahkan mewajibkan KTP Ambon bagi tenaga kerja yang direkrut di sejumlah ritel modern seperti Indomaret dan Alfamidi.
“Kebijakan ini bukan primordialisme, tetapi keberpihakan kepada warga Kota Ambon yang juga berjuang mencari kerja,” tegasnya.
Menurut dia, keamanan kota menjadi faktor utama agar investor berani masuk. “Kalau tidak ada investasi, tidak ada lapangan kerja,” katanya.
Dalam sektor pariwisata, Wali Kota meminta hotel dan restoran memprioritaskan produk lokal, seperti jus pala dan produk UMKM, sebagai pelengkap di kamar hotel.
Ia juga mendorong agar informasi destinasi wisata dan kuliner Ambon tersedia di setiap kamar hotel sebagai bagian dari promosi.
“Kalau orang sudah tiba di hotel, langsung dapat informasi tentang kuliner dan objek wisata,” ujarnya.
Menjawab persoalan sampah yang terus meningkat, Pemkot Ambon berencana menghadirkan teknologi pengolahan modern berbasis Material Recovery Facility (MRF). Sistem ini memungkinkan sampah dipilah dan diolah menjadi produk bernilai ekonomi seperti briket.
Dengan teknologi tersebut, sampah tidak lagi hanya ditumpuk di TPA seperti sistem konvensional.
“Kalau mesin-mesin itu sudah ada, berapa pun volume sampah bisa diolah,” tandasnya.
Menutup paparannya, Wattimena menegaskan seluruh program prioritas berjalan sesuai RPJMD lima tahunan dan akan terus dievaluasi hingga akhir masa jabatan. Ia juga berharap proses pelantikan raja di sejumlah negeri adat dapat berjalan lancar jika masyarakat mencapai kesepakatan bersama.(IM-VLL)
