IM, PIRU-
Setidaknya enam unit kapal operasional milik Pemkab SBB diantaranya kapal hibah kementerian perhubungan dan pembangunan daerah tertinggal itu masih bagus sekaligus memberi kesan kapal-kapal tersebut jarang digunakan. Tapi anehnya Bupati Seram Bagian Barat (SBB) M Yasin tetap ngotot proyek pengadaan kapal baru senilai Rp 7,1 miliar ini harus jalan. Ada apa ?
Kesan jika Yasin Payapo memaksakan pengadaan kapal ini harus lanjut, tentu saja menimbulkan kecurigaan di tengah-tengah situasi seluruh kabupaten/kota di Maluku sedang prihatin dan harus menyiapkan banyak sumber dana untuk menghadapi pandemi global virus corona covid-19.
“Jadi kita minta proyek ini ditangguhkan lah
Rp 7,1 miliar itu cukup besar untuk situasi saat ini. Daripada jadi polemik?,” ujar tokoh masyarakat Kabupaten SBB Mohammad Makatita, Kamis (2/4).
Sinyalemen kuat kalau Yasin Payapo ingin proyek tersebut harus jalan meski sikon tidak mengharuskan diduga karena tender memang sudah diatur terlihat dari hadirnya kembali PT Kairos Anugerah Marina di tender kali ini yang sebelumnya dibatalkan dengan modus penundaan.
Pada tender lanjutan ini, PT Kairos merupakan satu-satunya rekanan yang menyampaikan penawaran ke LPSE Kabupaten SBB, sementara 23 perusahaan di tender sebelumnya tidak menyampaikan penawaran.
“Tender yang pertama dibatalkan, kita menduga sudah diatur, yah daripada di kemudian hari terjadi tarik menarik lagi lebih baik ditangguhkan saja. Dialihkan ke Dinas Kesehatan yang sekarang ditekan untuk penaggulangan corona itu,” tandasnya.
Sesuai bocoran informasi yang diperoleh pihaknya, akui Makatita, PT Kairos Anugerah Marina sebagai satu-satunya perusahaan di proses tender yang didanai APBD tahun 2020 ini dengan nilai penawaran sebesar Rp 6,998 miliar.
Menurutnya, proyek pengadaan tersebut merupakan pemborosan karena kapal milik Pemkab SBB lainnya masih layak sama sekali digunakan untuk kebutuhan operasional pemerintah daerah.
Dijelaskan, masyarakat bisa menilai apakah pengadaan kapal ini lebih penting sementara masih masih ada kapal bantuan kementerian pembangunan daerah tertinggal dua unit, kemudian kapal hibah pelayaran rakyat dua unit ditambah kapal pengawas pantai dua unit. Semua kapal ini, kata dia, dapat dioptimalkan untuk kebutuhan Pemkab SBB untuk sementara waktu.
“Yang jelas ini pemborosan anggaran juga. Dari APBD kita yang kecil seharusnya uang Rp 7,1 miliar itu dipecah untuk kebutuhan lain yang lebih menyentuh kepentingan masyarakat,” ucapnya.
Apalagi Pemkab SBB selama ini terkesan tidak mampu memaksimalkan sumber-sumber PAD yang diperparah dengan minimnya lapangan kerja di daerah itu, seharusnya Bupati Yasin Payapo lebih bijak dalam mengelola keuangan daerah.
Di lain pihak Makatita mendesak Komisi III DPRD Kabupaten SBB mengagendakan pemanggilan Kadis Perhubungan Peking Caleng guna dimintai penjelasan, soal proyek pengadaan kapal yang terkesan dipaksakan ini.
Agar Komisi tersebut dapat menekan Bupati untuk mengkaji ulang urgensi kebutuhan kapal operasional Pemkab SBB itu diperhadapkan dengan kepentingan lain yang lebih mendesak, atau menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.(pom)
