IM-NAMROLE,- Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra bersama anggotanya, Benhur Watubun, Edison Sarimanela, Alimudin Kolatlena dan Michel Tasane melakukan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan tahap II berlangsung di Kabupaten Buru Selatan Selasa 7/6 2022.
Kegiatan tahap II berlangsung di Lantai II Aula Kantor Bupati, Menghadirkan Bupati bersama Wakil Bupati Bursel, Hj Safitri Malik Soulisa – Gerson Eliaser Selsily, Sekertaris Daerah, Iskandar Walla, pimpinan OPD Kabupaten Bursel yakni, Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Kesbangpol, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Komonikasi dan Informasi, Bagian Pemerintahan, Hukum dan Organisasi Setda dan sejumlaah pimpinan OPD lainnya di Jajaran Pemda Bursel.
Ketua Komisi II DPRD Maluku, Amir Rumra Mengatakan, tujuan dan kehadiran Kami dari Komisi I di Kabupaten Bursel hanya melakukan pengawasan tahap II di 11 Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku termasuk Kabupaten Bursel.
Pelaksanaan Pengawasan Kata Ketua Komisi I, sebagai tugas pelaksanaan terhadap Hukum, Pertanahan Pemerintahan, Kepegawaian, Sosial, Organisasi, Komonikasi dan Informatika, Penduduk dan jumlah kegiatan lainnya, hal ini dilakukan dalam rangka melakukan koordinasi pembinaan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kepada Kepala Daerah dan masing-masing pmpinan OPD akan merencanakan program kerja berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.
Untuk itu, menghadapi Pemilu tahun 2024, Kepala Daerah dihimbau untuk dapat memprogramkan Kepala Desa (Kades), sekaligus Bupati dan Wakl Bupati dapat mengangkat Pejabat Pembela dimana pimpinan OPD yang ada di lingkup Pemda Bursel merupakan Garda terdepan.
Sementara itu Bupati Bursel, Hj Safitri Malik Menuturkan, Saat ini Kita sedang berhadapan dengan regulasi dari Menpan untuk tahun 2023 terkait dengan PTT, selain itu juga Saya bersama Wakil Bupati sedang menyelesaikan tapal batas antar Dusun dan Desa, sehinga kedepan ada penambahan Kecamatan, hal ini diakukan adanya Kabupaten Burse masih minimnya sewa kendali.
Dikatakan Bupati, dalam tahun ini Pemerintah Bursel sedang melakukan pemasangan 60 pemacar Tower Telkom Sel, agar publikasi masyarakat di Daerah ini terpenuhi, dan pihak Pemda saat ini bekerja sangat cepat, namun pada sisi keamanan belum terjamin dengan baik , walaupun Atas izin Allah swt dalam waktu dekat Polres Kabupaten Buru selatan sudah melaksanakan aktivitasnya.
Wakil Bupati Bursel, Gerson Eliaser Selsily Menambahkan, Surat edaran Menpan yang isinya menghapuskan Pegawai Tidak tetap (PTT) atau Honorer, sebagaimana suarat edaran yang mana pada tahun 2023, pegawai Honorer di hapuskan, Kiranya pihak DPRD Maluku dapat dipertimbangkan melalui Menpan.
Kabupaten Bursel baru berumur kurang 10 tahun, dimana kegiatan PTT selama ini bekerja di Lingkup Pemerintahan Bursel dikatakan ujung tombak dalam aktivitas roda Pemerintahan baik yang disimpan di kota maupun yang disimpan pada Kecamatan, bila surat edaran ini terlaksana, maka dikuatirkan terjadi kepincangan/ kendala (AK).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
