INFOMALUKNEWS.COM,-PIRU, SBB,- Akibat Ulah Dari Rasyid Lisaholith, Ketua DPRD Kab.SBB, mengundang polemik serta meresahkan Tenaga Honorer K2/P3K.(07/09/2024).
Apa yang disampaikan oleh sumber pemberitaan beberapa media tidak membawa nama Rasyid Lisaholith Sebagai Calon Wakil Bupati SBB tetapi dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD SBB, yang sudah seharusnya tau betul bahwa ada berapa banyak tenaga Honorer K2/P3K SBB baik itu Honorer Guru, tenaga Kesehatan maupun Honorer Tenaga teknis Kab. SBB serta Kebutuhan Pegawai yang harus mengisi kekosongan tenaga ASN/P3K di Kab.SBB serta Kemampuan Keuangan daerah untuk membiayai pegawai yang diusulkan sesuai kebutuhan Kuota Pegawai.
“Bohong namanya kalau dirinya tidak tau apa – apa terkait berapa banyak pengusulan Kuota ASN K2 dan P3K, karena Saat RDP di Kantor DPRD SBB Semua SK Honorer sudah diserahkan sebagai bukti bahwa Para Honorer ini benar – benar terdaftar sebagai honorer sesuai dengan aturan Kemenpan RB dalam pendataan maupun penataan tenaga honorer daerah sesuai dengan surat edaran Kemenpan RB”. Ujar Musa Nurue.
Lanjutnya, atau mungkin Lisaholith tidak pernah membaca dan mempelajari SK Honorer yang telah kami serahkan, Bahkan Wacana Pembentukan Pansus terkait persoalan Honorer hanyalah isapan jempol belaka”. Sesal Nurue.
Sebaliknya Kata Musa, Justru Salah Satu Politisi , yang juga Sekertaris DPC PDI Perjuangan dalam postingannya di salah satu grub WhatsApp, sibuk mengklarifikasi Pemberitaan Salah Satu media malah menggiring Opini Seolah olah Pembertaan media tersebut Berbau Politik dan Mengkambing hitamkan Lisaholith sebagai person serta Pers sebagai pihak yang harus disalahkan, padahal sampai saat ini jabatan Lisaholith masih melekat sebagai Ketua DPRD.
“Beritanya politis, pers jangan mengkambinghitamkan person, justru pers juga sebagai pihak yang harus disalahkan. Apakah fungsi pers hanya sebatas ini? Cobalah jangan mendramatisir sesuatu yang publik juga paham. Coba letakkan fungsi pers yang lebih profesional. Kawal dari proses pengusulan kuota sampai penetapan kuota biar publik juga puas terhadap fungsi pers pada titik ini”. Ujar Kasale membela diri.
“Demi membela Calon Wakil Bupati Dukungan Partainya ini Ketua Fraksi PDI Perjuangan Melkisedekh Tuhehay mengklarifikasi Pemberitaan yang dirasa lucu dan mengada – ada lewat komentar di Grub WhatsApp”. Ujar Musa
“Masa Ketua DPRD cuci tangan oh, karena selama penerimaan honor daerah bahkan usulan CPNS tidak pernah di sampaikan awal ke DPRD jadi sapa yg salah begitu , dan usulan CPNS P3K maupun CPNS umum itu keputusan ada di pemerintah pusat lewat Menpan, semua aspek di kaji termasuk Penganggaran Postur APBD 2024 belanja pegawai 450 miliar sementara Dau kita 500 Miliar sekian, PAD Proyeksi 26 Miliar riil hanya 8 Miliar sampai 10 Milliar, itu keterangan pak”. Ujar Melkisedekh dalam postingannya.
“Saya sangat menyesalkan Staidmend dari Kedua Politisi ini, bukannya mengklarifikasi ke kami terkait persoalan kami yang sudah berulang kali kami sampaikan ke DPRD kok malah, digiring ke arah politik, ataukah karena Lisaholith adalah calon Wakil Bupati dukungannya sampai penyampaiannya sampai diluar nalar dan logika serta serta hati nurani seorang Wakil Rakyat?”. Tanya Musa heran.(IM.KR).
