IM, Dobo : Sebagai bentuk ketidak adilan Negeri ini terhadap perampasan tanah adat seluas 689 Hektar milik masyarakat Desa Marafenfen, Kecamatan Aru Selatan, Kepulauan Aru. Maluku.
Sengketa Lahan dengan TNI AL ini kemudian di menangkan oleh TNI AL lewat persidangan Pengadilan Negeri Dobo pada November lalu.
Namun,keadilan terus di cari dengan Upaya hukum lanjutan dengan melaksanakan banding di Pengadilan Tinggi Ambon oleh Tim pengacara Masyarakat Marafenfen.
Rentetan pengawalan terus di lakukan lewat aksi aksi demonstrasi oleh kelompok kelompok pemuda Aru terhadap persoalan lahan adat tersebut. Pada hari Selasa 14 Desember 2021. Terlihat kelompok Pemuda Aru sedang laksanakan Demonstrasi baik di depan Kantor DPRD Aru, maupun di Kantor Bupati Aru, para pendemo itu menentang dengan keras kedatangan Danlantamal IX di Deda Marafenfen. para Pendemo yang di pimpin oleh beberapa Aktivis GMKI dan GMNI ini meminta Pemerintah daerah menjelaskan kenapa Danlantamal IX tiba di Aru tetapi masyarakat tidak tahu, mereka juga meminta pencabutan Ijin operasional Dewan Adat Aru (DAA) karena menurut mereka DAA bukan lagi membela kepentingan masyarakat Adat tetapi lebih pada membela kepentingan Penguasa atau yang berduit.
para pendemo kemudian membakar bakar banan didepan kantor Bupati. Tidak berepa lama kemudian bapa Wakil Bupati Muin Sogalrey bertemu para pendemo. Wakil Bupati berjanji akan melanjutkan tuntutan para pendemo ke Bupati Aru dr Joham Gonga.
Para pendemo kemudian melanjukan aksi mereka ke Kantor Pertanahan kabupaten Aru, malam harinya aksi pembakaran 1000 lilin di lapangam Yos Sudarso Dobo. Kepada Media Ini Robert Tildjuir mengaku pembakaran lilin adalah bentuk protes matinya keadilan di Indonesia.
Pemerintah terkesan menutup mata melihat perjuangan masyarakat Adat. Tildjuir berharap, ada perhatian serius dari Pemerintah Pusat dan Daerah untuk tuntaskan kasus Marafenfen dengan kembalikan lahan 689 hektar ke tangan masyarakat Adat.
adapunpun tuntutan para pendemo adalah, Meminta mempertemukan masyarakat adat dan organisasi organisasi dengan Danlantamal IX, dan meminta kepada Kesbangpol untuk mencabut Ijin Operasional DAA.
(Dedi W)
