Infomalukunews.com, Seram Bagian Barat-7/6/2026 — Rentetan konflik sosial yang terus terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) memunculkan kritik dari masyarakat terhadap kepemimpinan Bupati Asri Arman. Sejumlah kalangan menilai Pemerintah Kabupaten SBB belum mampu menghadirkan langkah yang efektif dan berkelanjutan dalam menjaga stabilitas keamanan serta mencegah terjadinya bentrokan antarwarga di berbagai wilayah.
Sejak Asri Arman menjabat sebagai Bupati SBB pada 2025, sejumlah konflik sosial tercatat terjadi di beberapa kecamatan desa dan dusun. Peristiwa-peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan korban luka, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat, pendidikan, perekonomian, hingga menciptakan rasa tidak aman di tengah kehidupan warga.
Salah satu konflik yang menjadi perhatian publik terjadi di Kecamatan Huamual yang melibatkan warga Dusun Tanah Goyang dan Desa Ariate. Bentrokan tersebut mengakibatkan sejumlah warga mengalami luka-luka dan berujung pada proses hukum yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Seram Bagian Barat dengan menetapkan enam orang sebagai tersangka.
Belum selesai persoalan tersebut, ketegangan kembali terjadi antara warga Dusun Ketapang dan Dusun Olas. Konflik yang diduga dipicu persoalan dugaan seksual itu berkembang menjadi aksi kekerasan yang menyebabkan korban luka di kedua belah pihak. Bahkan, dalam situasi yang memanas, massa dilaporkan membakar satu unit kendaraan dinas milik kepolisian.
Berulangnya konflik dalam kurun waktu yang relatif singkat memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas upaya pencegahan dan penanganan konflik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Sejumlah warga menilai pemerintah daerah seharusnya lebih aktif membangun komunikasi dan rekonsiliasi di tengah masyarakat, terutama pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi konflik tinggi.
Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya hadir setelah konflik terjadi, tetapi juga melakukan langkah preventif melalui forum dialog yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Pemerintah harus lebih aktif turun ke masyarakat. Jangan menunggu konflik meledak baru bergerak. Pencegahan jauh lebih penting daripada penanganan setelah ada korban,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Di sisi lain, Polres Seram Bagian Barat menegaskan akan bertindak tegas terhadap setiap pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan. Kapolres SBB AKBP Andi Zulkifli, S.I.K., M.M. menyatakan bahwa proses penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam berbagai peristiwa bentrokan tersebut.
Kapolres juga mengimbau seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu maupun informasi yang belum terverifikasi. Selain itu, masyarakat diminta menghindari konsumsi minuman keras yang kerap menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Menurut berbagai kalangan, kondisi yang terus berulang ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Kehadiran pemerintah sebagai mediator, fasilitator, dan penggerak perdamaian dinilai sangat dibutuhkan guna mencegah konflik sosial kembali terjadi di masa mendatang.
Hingga berita ini diangkat, belum terdapat keterangan resmi dari Bupati Seram Bagian Barat Asri Arman terkait kritik yang berkembang mengenai penanganan konflik sosial di wilayah tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.(IM-03)
