Infomalukunews.com,Ambon – Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Barat Daya (MBD) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dan peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan, Kabupaten Maluku Barat Daya, Tahun Anggaran 2025. Dalam perkara tersebut, negara diduga mengalami kerugian keuangan mencapai Rp2.483.685.383 atau sekitar Rp2,48 miliar.
Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari, terhitung sejak Kamis (12/11/2026), setelah penyidik menemukan sejumlah alat bukti yang mengindikasikan adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan dua proyek infrastruktur tersebut.
Penetapan tersangka disampaikan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari MBD, Wido Bhernad Gabariel Sihombing, S.H., dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Kamis (12/11/2026).
Adapun ketiga tersangka masing-masing berinisial ID selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), OL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day, serta DRL selaku PPTK peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan.
DUA PROYEK MILIARAN RUPIAH, PROGRES FISIK NOL PERSEN
Berdasarkan hasil penyidikan, kedua proyek tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2025.
Proyek pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day memiliki nilai kontrak sebesar Rp5.343.934.000, sedangkan peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan bernilai kontrak Rp4.009.385.000.
Proses tender kedua paket pekerjaan dilaksanakan pada 12 September 2025. PT CIE ELEGAN CONSTRUCTION kemudian ditetapkan sebagai pemenang tender untuk kedua proyek tersebut.
Selanjutnya, pada 10 Oktober 2025, dilakukan penandatanganan kontrak pekerjaan Nomor 17/DPUTRPKP-BM/SP/DAU/X/2025 dan Nomor 18/DPUTRPKP-BM/SP/DAU/X/2025 oleh PPK Isaskar Daukar bersama pihak penyedia, Denny Tengens.
Namun, fakta yang ditemukan penyidik justru memunculkan persoalan serius. Hingga berakhirnya masa kontrak, kedua proyek tersebut tidak menunjukkan adanya pekerjaan fisik yang terpasang. Hasil pemeriksaan mencatat progres pekerjaan hanya mencapai 0 persen.
Dengan kata lain, dua proyek infrastruktur bernilai miliaran rupiah tersebut tidak terlaksana sebagaimana tercantum dalam kontrak pekerjaan.
PPK DAN DUA PPTK DIDUGA LALAI JALANKAN TANGGUNG JAWAB
Dalam proses penyidikan, Kejari MBD menemukan dugaan perbuatan dan kelalaian para tersangka dalam pelaksanaan maupun pengendalian kedua paket pekerjaan.
Tersangka ID selaku PPK diduga tidak menjalankan fungsi pengendalian kontrak sebagaimana mestinya. Penyidik menemukan bahwa ID tidak pernah turun langsung ke lokasi pekerjaan, tidak meminta laporan dari Konsultan Pengawas, serta tidak melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kedua PPTK maupun pihak penyedia.
Selain itu, PPK juga tidak melakukan pencairan jaminan uang muka sebesar Rp2.483.685.383 meskipun kedua pekerjaan tidak menunjukkan progres fisik.
Dalam proses pemutusan kontrak, PPK hanya menerbitkan dua surat teguran, masing-masing pada 17 November dan 15 Desember 2025. Penyidik juga menemukan tidak dilaksanakannya tahapan teguran ketiga, Show Cause Meeting (SCM), penyusunan rencana pemutusan kontrak, maupun addendum kontrak. Jaminan uang muka pun tidak dicairkan terlebih dahulu.
Sementara itu, tersangka OL dan DRL selaku PPTK pada masing-masing proyek diduga tidak pernah turun langsung ke lokasi pekerjaan, tidak melakukan pengendalian dan pemantauan teknis, serta tidak berkoordinasi dengan Konsultan Pengawas.
Keduanya juga diduga tidak melaporkan kondisi dan perkembangan pekerjaan kepada PPK, meskipun telah mengetahui bahwa tidak terdapat progres pekerjaan di lapangan.
HASIL PEMERIKSAAN AHLI: PEKERJAAN SEHARUSNYA 100 PERSEN, FAKTANYA NOL
Berdasarkan pemeriksaan ahli fisik sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ahli Nomor 2259/DST/PL13.2/DV.06.05/2026 untuk pekerjaan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dan Nomor 2252/DST/PL12.2/DV.06.05/2026 untuk pekerjaan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan, kedua proyek tersebut seharusnya telah mencapai progres fisik 100 persen pada Tahun 2025.
Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan pekerjaan tidak dilaksanakan sehingga realisasi fisiknya hanya mencapai 0 persen.
Sementara itu, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Nomor 000.5.3.1/78/IX/2026, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.483.685.383.
Kerugian tersebut berkaitan dengan tidak dilaksanakannya pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kedua kontrak, sementara uang muka pekerjaan telah dicairkan dan jaminan uang muka tidak dicairkan sebagaimana mestinya.
Atas dasar rangkaian penyidikan dan alat bukti yang diperoleh, penyidik menduga terdapat perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara serta memperkaya diri sendiri atau menguntungkan orang lain.
TERANCAM PIDANA KORUPSI, 27 SAKSI DAN DUA AHLI DIPERIKSA
Ketiga tersangka disangkakan dengan ketentuan hukum sebagai berikut:
Primair, Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Subsidair, Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Dalam penanganan perkara ini, Tim Penyidik telah memeriksa sebanyak 27 orang saksi dan dua orang ahli.
Kejari MBD menegaskan bahwa penyidikan masih terus dikembangkan. Tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan keterlibatan berdasarkan alat bukti yang sah.
Sebagai tindak lanjut penetapan tersangka, ketiganya menjalani penahanan selama 20 hari berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya.
Kejaksaan menegaskan komitmennya untuk menuntaskan penanganan perkara tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel, khususnya terhadap dugaan korupsi yang berdampak langsung pada pembangunan serta pelayanan publik di Kabupaten Maluku Barat Daya.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut penggunaan uang negara untuk pembangunan infrastruktur yang semestinya dinikmati masyarakat. Publik kini menantikan pengembangan penyidikan Kejari MBD, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang turut bertanggung jawab dalam perkara tersebut.(IM-03)
