IM, AMBON-Untuk menjaga daya beli masyarakat pemerintah pusat telah menyalurkan berbagai skema program perlindungan sosial yang bersifat cash transfer. Mulai dari PKH, bantuan sosial tunai, BLT Dana Desa, kartu pra kerja, subsidi gaji, bansos produktif untuk bantuan modal UMKM.
Dengan berbagai skema bantuan sosial tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, menaikan kembali demand (permintaan) dan akhirnya akan mendorong tumbuhnya suplay (distribusi).
“Saya harapkan, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat diperkuat lagi di daerah. Dengan percepatan realisasi APBD, terutama belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukuung pemulihan ekonomi terutama sektor UMKM,” tandas Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2020 secara virtual Kamis (22/10/2020).
Rakor yang juga diikuti Gubernur Maluku Murad Ismail dari kediaman pribadinya itu digelar Kementerian Bidang Perekonomian bertujuan untuk mendorong kepala daerah dan TIM Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan jajaran Tim mensinergikan kebijakan stabilitas harga dengan kebijakan pemulihan ekonomi di daerah.
Agar menghasilkan kebijakan pengendalian inflasi daerah untuk menjadi bahan masukan terhadap kebijakan secara nasional. Rakornas yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo itu dihadiri para menteri yang tergabung dalam TIM Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN).
Hadir sebagai keynote speaker, Menteri Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Presiden Joko Widodo saat memyampaikan arahannya memgatakan, kondisi perekonomian di tahun 2020 sangat berbeda di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
“Kali ini, kita dituntut mampu mempertahankan tingkat inflasi agar tidak terlalu rendah.
Inflasi harus kita jaga pada titik keseimbangan agar memberikan stimulus pada produsen untuk tetap berproduksi,” ujar Presiden.
“Saya juga telah minta agar belanja kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah agar mengutamakan penyerapan produk-produk dalam negeri, baik pelaku pertanian maupun produk-produk UMKM,” tambah Presiden Jokowi.
Presiden Joko Widodo juga menyampaikan, tentang peringatan FAO bahwa pandemi Covid-19 bisa menimbulkan krisis pangan. Berkaitan dengan hal itu, Presiden meminta para gubernur, bupati dan walikota mewaspadai ketersediaan pangan di wilayah masing-masing.
“Dalam hal ketersediaan pangan, saya minta para gubernur/bupati/walikota agar hati -hati terkait ketersediaan. Data yang valid sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat,” ingat Presiden Jokowi.
Presiden pun meminta para gubernur/bupati dan walikota untuk segera memperkuat data informasi pangan. “Di pusat sudah ada pusat informasi harga strategis. Untuk daerah, saya berharap dikembangkan jenis data dan informasi yang penting lainnya,” tandasnya.
Presiden menegaskan para kepala daerah untuk mensinergikan data-data di daerah, membuat neraca pangan daerah yang akurat, agar jika terjadi kekurangan pangan bisa cepat diatasi.
“Karena berdasarkan data tersebut, kita akan mengetahui lebih cepat mana provinsi yang kekurangan, mana provinsi yang kelebihan.
Dan berdasarkan data tersebut perdagangan antar daerah bisa didorong. Dan kerjasama antar daerah bisa diperkuat,” tegas Presiden.
Presiden juga mengingatkan para gubernur dan bupati maupun walikota supaya terus menyampaikan perkembangan kebijakan dan langkah-langkah penanganan pandemi Covid-19 secara kontinyu saat ini, kepada masyrakat.(pom)
