AMBON- Plh. Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Timotius Akerina bertindak cepat meminta Sekda SBB, Mansur Tuharea menyurati BPK RI terkait Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD & ADD) di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang dinilai sarat masalah.
Yakni meminta BPK RI melakukan audit investigasi terhadap pengelolaan dana desa dan ADD.
Hal itu disampaikan Akerina dalam pertemuan dengan sejumlah Kepala Desa dan Camat se-Kabupaten SBB, berlangsung pada ruang lantai III Kantor Bupati SBB, Senin (09/08/2021).
“Jangan main-main dengan ini pekerjaan, jangan anda sudah enak dengan ADD & DD enak sekali. Saya mengikuti semua, data ada pada saya,” katanya.
Dia menduga dana pemerintah untuk masyarakat desa itu dikelola tidak sebagaimana mestinya.
“Dari Piru pigi di Karisma, pigi di Ambon pigi di lokalisasi data saya ada. Pigi ambon sampai berminggu-minggu baru pulang, bale lai uang itu akang su kurang barapa, bahkan ada pertanggungjawaban fiktif,”ungkapnya.
Karena itu pihaknya memerintahkan Sekda SBN menyurati BPK RI untuk dilakukan audit investigasi.
Jika hasil audit tersebut ada temuan maka harus dikembalikan, jika tidak pihaknya akan meminta institusi hukum mengambil tindakan sesuai aturan yang berlaku.
“Saya ingatkan dari sekarang, saya tidak main-main. Korupsi terbesar di SBB ada pada desa-desa.
Dirinya menyayangkan ada oknum-oknum yang bersikap seolah-olah menjadi bupati, wakil bupati, sekda bahkan kepala pemdes dengan dalih kedekatan. Padahal hal itu menyalahi aturan.
Menurutnya justru para kepala desa selama ini diberi kepercayaan untuk mengelola DD dan ADD. Termasuk menyelesaikan semua persoalan yang terjadi di desa masing-masing.
Timotius Akerina juga menyampaikan soal Pilkades yang menurutnya harus dilaksanakan.
Yaitu tahap pertama untuk 42 desa, kemudian tahap kedua 50 desa. Dan 3 desa definitiv pada bulan November 2021.
“Yang tidak mau pilkades silahkan, yang rugi anda sendiri,” katanya.
Menurutnya jika ada desa yang tidak mau Pilkades patut diduga pejabat yang ditugaskan oleh Pemkab SBB tidak menyampaikan kepada rakyatnya di desa.
Dia meminta Pilkades dikawal oleg para camat dan penjabat kades sebagai ujung tombak dari terlaksananya proses Pilkades.(pom)
