Infomalukunews.com, Ambon – Akhir – Akhir ini publik Maluku lebih khususnya di Kota Ambon berhadapan dengan fenomena kekerasan menjadi sorotan tajam oleh
Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku
Forum Doktrin Dialog dengan tema ” kekerasan berulang dimana tanggung jawab pihak keamanan” yang digelar di
The Rifqi Caffe Jln AY. Patty Ambon, Sabtu (13/12/2025).
Dialog ini menghadirkan akademisi dan pakar kebijakan publik Dr. Nataniel Elake serta tokoh senior Muhammadiyah Maluku yang juga Anggota DPRD Maluku dari PAN, Wahid Laitupa.
Ketua PWPM Maluku, Rimbo Bugis, dalam pengantar diskus, menegaskan bahwa dialog ini lahir dari kegelisahan pemuda Muhammadiyah Maluku melihat konflik yang cenderung berulang dan seolah tak pernah tuntas.
Menurut Rimbo, berbagai kemungkinan perlu dianalisis secara jujur dan mendalam, apakah kekerasan yang terjadi bersifat alamiah akibat dinamika sosial, atau justru hasil dari skenario dan kelalaian struktural.
Oleh karena itu, Rimbo menekankan pentingnya keberanian pemuda untuk mengajukan hipotesis kritis agar publik tidak terus berada dalam lingkaran kekerasan tanpa kejelasan penyelesaian.
Dr. Nataniel Elake selaku Akademisi/ Pengamat Kebijakan Publik dalam paparannya menegaskan bahwa fungsi negara itu menjaga ketertiban dan keamanan di negara ini.
“Jadi negara itu ada salah satu fungsinya adalah supaya mengatur dan menjaga masyarakat dan melindunginya. Masyarakat itu harus aman itu adalah fungsi negara”, ujarnya.
Fungsi itu kemudian dilaksanakan oleh aparatur – Aparatur pemerintah. Dan instrumen negara itu diciptakan dengan fungsinya masing-masing.
Fungsi menjaga keamanan dan ketertiban itu pihak Kepolisian. Apa yang dikatakan Ketua Pemuda Muhammadiyah Maluku tadi bahwa sebelum ada manusia kita sudah berkonflik. Manusia pertama itu berkonflik antara adik dan kaka.
Oleh karena itu pemuda memiliki tanggung jawab moral untuk mengoreksi institusi penegak hukum, khususnya kepolisian, ketika kejahatan terjadi namun tidak terselesaikan dengan baik.
Elake menyoroti lemahnya kehadiran negara dalam fungsi dasarnya sebagai pemberi jaminan keamanan dan kenyamanan bagi warganya.
Menurutnya, negara tidak boleh absen atau membiarkan ruang ketidakpastian tumbuh di tengah masyarakat, pungkasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Maluku Wahid Laitupa mengungkapkan fenomena kekerasan yang terjadi membuat hati nuraninya teriris. Ia memandang konflik sosial sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan manusia, bahkan persoalan kecil dalam relasi personal.
Namun kata Laitupa, kekerasan yang berulang menunjukkan rendahnya kesadaran sosial, ditambah faktor politik, ekonomi, hingga identitas yang membuat sebagian individu atau kelompok merasa lebih unggul dan merendahkan yang lain.
Laitupa mengingatkan agar setiap peristiwa kekerasan tidak digeneralisasi ke dalam identitas suku atau kelompok tertentu, karena hal itu hanya memantik emosi kolektif dan memperluas konflik. Menurutnya, penyampaian fakta harus spesifik dan objektif, disertai pesan-pesan damai yang bijaksana, terutama di media sosial.
Wahid juga menegaskan bahwa tidak ada satu pun agama, baik Islam, Kristen, maupun lainnya, yang mengajarkan kekerasan.
Laitupa juga mengajak pemuda Maluku untuk menjadi pelopor perdamaian di Maluku, menjaga harmoni sosial, dan menumbuhkan nilai – nilai kemanusiaan sebagai fondasi hidup bersama. Prinsip hidupnya adalah, memberi yang terbaik dan menghadirkan kenyamanan bagi sesama, diharapkan dapat menginspirasi masyarakat luas, tandasnya.
Sementara Tokoh Muda Maluku Prof. Dr. Anderson Leonardo Palinussa menilai persoalan kekerasan tidak bisa dilepaskan dari kelalaian pihak-pihak berwenang dalam melakukan mitigasi dini. Palinussa menilai perlu ada langkah konkret, termasuk mendorong pendirian satuan kepolisian di kawasan rawan konflik seperti di STAIN.
Parinussa mengapresiasi keberanian Pemuda Muhammadiyah Maluku yang dinilai harus terus bersuara lebih keras untuk melakukan koreksi sosial demi dampak positif bagi pembangunan daerah.
Parinussa menekankan pentingnya menjaga eksistensi Kemalukuan yang berkarakter kuat, lembut dalam sikap namun tegas dalam prinsip persaudaraan.
Dia juga mengajak Ormas, OKP, dan elemen kepemudaan lainnya untuk saling mendukung dan menjaga keharmonisan lintas organisasi tanpa saling menyalahkan.
Hadir pula Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Muhammad Anshari, yang memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif PWPM Maluku.
Azhari menilai dialog ini sebagai contoh peran strategis pemuda dalam merawat nalar kritis, memperkuat kesadaran kolektif, dan mendorong terciptanya keamanan berbasis keadilan sosial di bumi raja – raja ini.
Anshari menegaskan bahwa agenda seperti ini penting untuk terus diperluas agar pemuda tidak hanya menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menjaga perdamaian untuk masa depan Maluku, tutupnya.(IM-03)
