Pemkot Ambon Didesak Perhatikan Layanan Pendidikan dan Tenaga Honorer

- Publisher

Tuesday, 27 February 2024 - 18:18 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

IM-Ambon-Dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa kecamatan Kota, terdapat beberapa poin penting yang menjadi sorotan, terutama terkait dengan layanan pendidikan dan tenaga honorer di Kota Ambon.

Salah satunya adalah masalah sarana dan prasarana pendidikan yang menjadi PR terbesar yang masih dihadapi oleh kota ini.

Dalam konteks ini, pentingnya akurasi dan ketersediaan data dalam setiap lembaga pendidikan, terutama dalam Dapodik (Data Pokok Pendidikan), menjadi sorotan.

Hal itu diutarakan oleh Ketua Komisi II kota Ambon Chritiano Laturiuw saat menghadiri kegiatan FKP RKPD Kota Ambon, yang bertempat di Hotel Marina Ambon, Selasa 27/02/2024

Menurutnya, data ini digunakan oleh pemerintah pusat untuk melihat keberadaan sekolah dan menangani persoalan-persoalan yang ada. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa data yang ada dalam Dapodik Kota Ambon tidak mencerminkan kondisi faktual di lapangan.

Selain itu kata dia, persoalan terkait dengan tenaga honorer juga menjadi perhatian. Meskipun Kota Ambon telah mendapatkan kuota yang cukup besar dari pemerintah pusat, namun masih terdapat kendala dalam memanfaatkannya secara maksimal.

“Dalam dua tahun terakhir, dari kuota 942 pada tahun 2022 dan kuota 597 pada tahun 2023, hanya sekitar 300 tenaga honorer yang dapat diterima,” ujarnya

Dikatakan, hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa kuota yang besar tidak pernah dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah kota dan tenaga honorer di Kota Ambon. Oleh karena itu, penting bagi Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk melakukan pemetaan terkait jumlah tenaga honorer yang tersedia dan tugas-tugas yang mereka jalankan.

“Perlu diberikan terhadap jumlah tenaga honorer dan pegawai secara keseluruhan, mengingat belanja gaji yang mencapai lebih dari 40% dari total APBD. Dalam hal ini, forum seperti ini diharapkan dapat memberikan catatan yang perlu diperhatikan oleh pihak terkait,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Ambon itu

Selain persoalan-persoalan tersebut lanjutnya, ada pula isu terkait dengan sistem bagi hasil dan kendaraan bermotor yang perlu diperhatikan di tahun 2025. Semua hal ini menjadi catatan serius yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Ambon.

“Sebagai pimpinan Komisi Dua Kota Ambon, kami berharap agar pemerintah dapat segera melakukan evaluasi terhadap data Dapodik yang ada. Penting untuk memastikan bahwa formasi dan kuota yang diberikan dari pemerintah pusat sesuai dengan kondisi faktual di daerah. Hal ini juga akan membantu dalam mensejahterakan tenaga honorer yang ada,” harap Laturiuw

Dalam perjuangan untuk meningkatkan layanan pendidikan dan menyelesaikan masalah tenaga honorer tambahnya, delegasi Kota Ambon juga akan melakukan perjalanan ke Jakarta untuk memperjuangkan perpanjangan waktu tes. Selain itu, diharapkan adanya solusi konkret untuk menyelesaikan posisi dan keberadaan tenaga honorer di tahun 2024.

“Semua catatan dan masukan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Ambon dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Dengan adanya langkah-langkah yang tepat, diharapkan layanan pendidikan dan kesejahteraan tenaga honorer dapat meningkat di Kota Ambon,” pungkasnya (IM-RJ)

Berita Terkait

Satgas Operasi Pekat Salawaku Amankan Pasangan Non-Suami Istri dan Judi di Hotel
Ferly Tahapary Dan A. Manan Latuconsina, Deklarasi Maju Sebagai Pasangan Bakal Calon walikota dan Wakilkota Ambon
Ketua Permahi Tual-Malra Ajak Warga Bersama Jaga Kamtibmas
Ada Penyelenggaraan WWF ke-10, Pelaku UMKM di Bali ‘Kecipratan’ Dampak Positifnya
Long Weekend Saat WWF Berlangsung, Polda Jatim Tambah Personel di Pelabuhan Ketapang
Plh Sekda Maluku Syuryadi Sabirin, Pimpin Upacara Harkitnas Ke-116 Tahun.
SEKDA Menyerahkan Atribut Kepada 92 Calon Jamaah Haji Kota Tual 
Dugaan Korupsi, Mufty Tiakoly Desak Penegak Hukum Periksa YT Soal Dana MTQ 2023.
Berita ini 33 kali dibaca

Berita Terkait

Tuesday, 21 May 2024 - 12:15 WIT

Satgas Operasi Pekat Salawaku Amankan Pasangan Non-Suami Istri dan Judi di Hotel

Tuesday, 21 May 2024 - 09:51 WIT

Ferly Tahapary Dan A. Manan Latuconsina, Deklarasi Maju Sebagai Pasangan Bakal Calon walikota dan Wakilkota Ambon

Tuesday, 21 May 2024 - 00:32 WIT

Ketua Permahi Tual-Malra Ajak Warga Bersama Jaga Kamtibmas

Tuesday, 21 May 2024 - 00:29 WIT

Ada Penyelenggaraan WWF ke-10, Pelaku UMKM di Bali ‘Kecipratan’ Dampak Positifnya

Tuesday, 21 May 2024 - 00:23 WIT

Long Weekend Saat WWF Berlangsung, Polda Jatim Tambah Personel di Pelabuhan Ketapang

Monday, 20 May 2024 - 19:24 WIT

SEKDA Menyerahkan Atribut Kepada 92 Calon Jamaah Haji Kota Tual 

Monday, 20 May 2024 - 17:51 WIT

Dugaan Korupsi, Mufty Tiakoly Desak Penegak Hukum Periksa YT Soal Dana MTQ 2023.

Monday, 20 May 2024 - 17:46 WIT

Jelang HUT ke-67, Kodam Pattimura Berbagi Berkah Kepada Anak Panti Asuhan dan Anak Pesantren 

Berita Terbaru

Headline

Ketua Permahi Tual-Malra Ajak Warga Bersama Jaga Kamtibmas

Tuesday, 21 May 2024 - 00:32 WIT