IM, AMBON-Jaringan telekomunikasi internet 4G yang merambah sampai desa-desa terpencil sekalipun, selain mendorong percepatan pembangunan diharapkan mampu menangkal hoaks yang justru kontraproduktif atau berlawanan dengan tujuan pembangunan itu sendiri.
Terkait hal itu, pemerintah pusat sudah memprogramkan pembangunan jaringan internet 4G di seluruh Indonesia.
Di Provinsi Maluku dan Maluku Utara sendiri dalam tahun ini, bakal dibangun 813 unit Base Transceiver Station (BTS) 4G atau tower pemancar jaringan itu.
Rinciannya Provinsi Maluku 456 titik BTS, dan Provinsi Maluku Utara 357, sehingga totalnya 813 titik BTS.
Contoh salah satu desa terpencil di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yaitu Desa Riring yang berada di wilayah pegunungan, sudah dibangun satu unit tower tersebut dengan kode site : ID MLU00242-Desa Riring.
“Kita bersyukur kalau desa-desa terpencil di Maluku dirambah oleh jaringan fiber home ini. Tapi biasanya, proyek-proyek strategis seperti itu secara tidak langsung, tanpa disadari malah dihambat sendiri oleh pemerintah daerah (Pemda) setempat,” ujar Dirut media infomalukunews.com Mohammad Makatita Senin (6/9/2021).
Yang dimaksud Makatita adalah soal perijinan dari Pemda Kabupaten/Kota untuk pembangunan tower pemancar seperti itu.
“Misalnya IMB sebagai salah satu syarat membangun tower ini, Pemda diharapkan untuk jemput. Didorong, agar ijinnya cepat diproses,” ingatnya.
Intinya, kata Makatita adalah bagaimana campur tangan pemerintah daerah melalui kewenangannya mempercepat proses perijinan tersebut.
Terkadang, sebuah tower pemancar jaringan internet siap dibangun oleh pihak ketiga, tapi terkendala ijin IMB.
“Kalau syarat administrasi belum lengkap kontraktor akan ragu. Apalagi tidak ada ijin, sementara ini barang (jaringan internet 4G), karena sangat bermanfaat,” jelasnya.
Proses IMB terlambat, sementara para teknisi didatangkan dari pulau Jawa, tentu saja realisasi pembangunan tower perlu proses yang lancar.
Bahkan menurutnya kalau perlu, Pemda setempat segera berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk proses hibah lahan milik masyarakat.
Hibah lahan masyarakat yang difasilitasi pemerintah desa, menurut dia mempermudah pihak ketiga bisa kerja.
“Katong (kita) lihat ini sangat menguntungkan masyarakat desa. Karena desa-desa di gunung-gunung saja bisa dapat ini barang,” imbuhnya.
Menurutnya, infrastruktur telekomunikasi 4G tidak bisa ditawar-tawar lagi. Berkaca dari pengalaman konflik sosial di Maluku, terbukti hoax sangat efektif digunakan kelompok kepentingan untuk memicu kerusuhan.
Hal yang sama terhadap informasi yang merugikan Pemda di lain pihak, dengan adanya jaringan internet 4G hingga ke desa-desa maka informasi seperti itu dapat diminimalisir.
“Jadi Pemda perlu dorong atau jemput program pemerintah pusat ini,” harap Makatita.
Dilansir dari tempo.co Kementerian Komunikasi dan Informatika telah meneken kontrak senilai Rp 7,5 triliun untuk menghadirkan jaringan internet 4G di 2700 desa di seluruh Indonesia.
Diberitakan Kementerian Komunikasi dan Informatika resmi menandatangani kontrak penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G paket 1 dan 2. Kontrak ini bertujuan untuk menyediakan jaringan internet 4G di 2.700 desa di sejumlah titik di tanah air.
“Nilainya setara Rp 7,5 triliun,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 29 Januari 2021.
Kontrak ini ditekan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo dengan konsorsium pemenang yang akan mengerjakan proyek. Konsorsium ini berisi tiga perusahaan, yaitu PT FiberHome Technologies Indonesia, PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (Telkominfra) dan PT Multi Trans Data.
Direktur Utama BAKTI Anang Achmad Latif menyebut kelompok kerja pengadaan menyatakan konsorsium ini yang paling layak mengerjakan proyek ini. “Sesuai dengan target waktu yang telah kami ditetapkan,” kata Anang.
Saat ini, kata Anang, masih ada 12.500 desa dari 83 ribu desa di Indonesia yang belum menikmati jaringan internet 4G. Sehingga, BAKTI dan operator telekomunikasi patungan untuk mengerjakan infrastrukturnya.
Operator dapat jatah 27 persen dari 12.500 desa tersebut, dan BAKTI 73 persen sisanya. Khusus di BAKTI, mereka membuka 5 paket proyek. Adapun kontrak yang diteken hari ini baru mencakup paket 1 dan paket 2.
Pembangunan infrastruktur untuk kedua paket ini ditargetkan rampung akhir 2022. Sehingga, 2.700 desa tersebut bisa menikmati jaringan 4G. Ribuan desa itu tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku.(pom)
