INFOMALUKUNEWS.COM; Ambon–Himpunan Mahasiswa Pulau Manipa dan Forum Silahturahmi Basudara Manipa (HMPM-FSBM) Maluku menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Maluku, Karang Panjang (Karpan) Ambon, Senin (13/01/2025).
Massa aksi secara tegas minta perhatian DPRD Maluku maupun Pemerintah provinsi Maluku, untuk diperhatikan akses transportasi laut dan jalan lingkar di Kecamatan Kepulauan Manipa yang sampai saat ini belum tuntas dan harus diperhatikan.
Menurut pendemo, Manipa merupakan salah satu daerah kepulauan yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat, keberadaannya hanya dapat di jangkau dengan menggunakan transportasi laut.
Namun, transportasi laut yang tidak memadai mengharuskan masyarakat bepergian ke Ambon dan Namlea harus menggunakan speedboat milik usaha pribadi, yang tidak hanya berfungsi untuk mengangkut orang tetapi juga barang.
Hal demikian, menurut mereka sangat beresiko terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat. Namun apa daya masyarakat harus menggunakan speedboat sebagai transportasi laut yang hanya ada di Kecamatan Kepulauan Manipa.
“Besarnya resiko yang harus dihadapi masyarakat Manipa ketika bepergian menggunakan speed boat. Contohnya seperti kejadian Spead Dua Nona,” tegas salah satu pendemo.
Hal senada juga disampaikan, Koordinator lapangan (Korlap) Rama Keliangan, yang mana dalam orasasinya menyatakan, Pemerintah Provinsi harus memperhatikan terkait dengan akses jalan dan transportasi laut yang memadai.
“Untuk itu kami desak pemerintah provinsi dan DPRD harus diperhatikan. Dan rute Ferry dialihkan dengan rute Manipa, Ambon, Ambon Namlea sebaliknya Manipa Ambon, ini harus demikian. Dan Dermaga ferry juga harus diperhatikan. Karena Manipa bagian dari Maluku,” ujarnya
Selama ini, kata dia, kurang ada perhatian pemerintah khususnya dari pemerintah Provinsi dan DPRD Maluku, olehnya itu kami butuh perhatian serius oleh Pemerintah. Karena selama ini tidak ada kepedulian dari pemerintah.
“Kami minta DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku punya perhatian khusus kepada Manipa,” ujarnya.
Tak hanya itu, mereka juga mendesak dan meminta Status Jalan lingkar Manipa yang saat ini menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten SBB itu, diminta untuk di Naikan status menjadi jalan Provinsi atau Status Jalan Nasional.
“Itu yang kami sangat harapkan dari DPRD Maluku dan pemerintah provinsi Maluku. Jadi ruas Jalan Manipa, kami minta untuk dinaikan status menjadi jalan nasional atau provinsi sehingga semuanya bisa dapat di realisasikan. Karena akses jalan Manipa sangat penting bagi kita, dan juga transportsdi laut harus diperhatikan secara serius,” tegasnya.
Ada pun poin tuntutan disampaikan pendemo diantaranya,
1. Pertama mendesak Pemerintah dan DPRD Maluku memperhatikan akses transportasi laut ke Kecamatan Kepulauan Manipa, pengadaan dermaga fery dan optimalisasi pelabuhan laut Manipa yang kelihatan terbengkalai.
2). Mendesak dan meminta untuk jalan lingkar Kecamatan Kepulauan Manipa dapat dinaikan status dari Kabupaten menjadi status jalan Provinsi atau Nasional. Hal demikian karena selama ini, jalan lingkar Kecamatan Manipa tidak pernah terealisasi dengan baik.
3). Meminta Pemerintah Provinsi Maluku memberikan perhatian serius kepada keluarga korban tenggelamnya speedbot di laut Kecamatan Manipa pada 9 Januari 2025 lalu.
Menanggapi itu, Jhon Laipeny yang membidangi infrastruktur pada kesempatan itu mengapresiasi aksi demonstrasi yang dilakukan Forum Silaturahmi Basudara Manipa dan HMPM terkait pembangunan jalan dan transportasi laut di Manipa.
Menurutnya tuntutan yang disampaikan akan menjadi perhatian DPRD, untuk selanjutnya diperjuangkan dan dibicarakan dengan pemerintah daerah.
“Tuntutan yang disampaikan sangat penting sekali agar menjadi catatan dan pegangan DPRD, untuk nanti dibicarakan dengan Pemda Provinsi maupun saat penyampaian aspirasi di Kementerian bahwa ada permintaan masyarakat Manipa seperti ini,” jelas Jhon dari fraksi Gerindra itu. (IM-06).
