AMBON-
Tudingan miring kalau dirinya tidak mampu memimpin sidang pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) ditepis Ketua DPRD Buru Moh Roem Soplestuny. Faktanya, AKD yang sempat alot dibahas berhasil mencapai kata sepakat, Senin lalu telah berfungsi sebagaimana layaknya.
Politisi Partai Golkar ini menepis tudingan miring tersebut. Dijelaskan legislator yang akrab disapa ‘MRS” ini, proses penetapan AKD berlangsung dinamis ketika itu, namun ketiga pimpinan dewan mampu menyatukan berbagai pendapat yang muncul. Namun melalui musyawarah untuk mufakat perbedaan itu dapat disatukan.
“Alhasilnya, kami pimpinan DPRD bersama rekan rekan DPR yang lain dapat menyelesaikan pembentukan AKD. Dan sudah diparipurnakan pada senin 11 November kemarin,” akuinya, Kamis (14/11).
Bagi pihaknya, ujar MRS, sejatinya tidak ada kendala dalam proses pembentukan AKD tersebut. Kalaupun molor itu juga masih dalam kondisi yang wajar. Dia mengaku, perbedaan pendapat adalah hal yang biasa dan dan dirinya sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu.
Berkaitan dengan beredarnya kabar di media online bahwa secara pribadi dan selaku Ketua DPRD bersama 2 pimpinan lainya tak mampu memimpin sidang, mengakibatkan molornya pembahasan AKD, dia menyayangkan pemberitaan tersebut. Sebab diberitakan tanpa meminta konfirmasi dengan pihaknya untuk memastikan kebenaran informasi itu.
“Sebab itulah kami ingin tegaskan, informasi tersebut tidak benar adanya bahkan terkesan sangat bertendensi politis” tandas MRS.
Malah yang sebenarnya terjadi pasca pelantikan pimpinan DPRD pada Rabu 6 november 2019 lalu, beber dia, pihaknya langsung mengambil langkah cepat selaku pimpinan DPRD. Dia mengundang seluruh anggota DPRD Buru untuk hadir guna membicarakan pembentukan AKD tersebut.
Bukan hanya itu, setelah pembentukan AKD diselesaikan, dia menyurati Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Buru, guna menggelar rapat untuk menyusun agenda anggota dewan.
“Dan alhamdulillah agenda dewan sudah ada dan sekarang teman teman DPRD sudah melaksanakan tugas sesuai fungsi dan agenda DPRD Buru,” terangnya.
Lebih jauh Moh Roem Soplestuny berharap semua elemen masyarakat untuk bahu membahu membangun Kabupaten Buru tajuk negeri Bupolo ini. Karena banyak tugas dan tanggungjawab yang jauh lebih penting selaku anggota DPRD maupun masyarakat.
Roem mengaku jabatan sebagai wakil rakyat maupun Ketua DPRD bukan milik masyarakat Dapil II Kecamatan Waeapo-Batabual saja yang mana dia berasal melainkan seluruh masyarakat Kabupaten Buru di 10 kecamatan yang ada.
Ditegaskan, jabatan tersebut bukan untuk bereforia melainkan merupakan amanah yang sangat berat. “Itu amanah yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab serta penuh kehati-hatian,” lanjut dia.
Dia menambahkan, tugas pengawasan untuk membangun negeri Bupolo sejatinya bukan hanya tanggungjawab para wakil rakyat di DPRD melainkan tanggungjawab bersama seluruh elemen masyarakat, OKP, LSM, wartwan dan lainnya. Yang mana halbitu sebagai bentuk fungsi “check and balance”terhadap kinerja eksekutif, yudikatif maupun pihaknya di legislatif.
” Harapan saya ke depan kita semua dapat bersinergi, membangun komunikasi yang baik dan selalu bersilaturahmi guna menciptakan kondisi yang harmonis, aman dan damai untuk negeri ini ke depan,” tandas Moh Roem Soplestuny yang akrab disapa MRS dalam hak jawabnya disampaikan ke redaksi infomalukunews.com.(pom)
