AMBON-Sorotan atas kinerja Gubernur Maluku Murad Ismail disampaikan publik terutama elemen pemuda di daerah ini diharapkan tidak ditunggangi kepentingan kelompok tertentu.
“Sah-sah saja kalau mendasari dengan fakta. Apabila dasar kritik tidak fakta maka akan menjadi pelajaran demokrasi yang tidak baik dalam membentuk karakter publik,” ujar Ketua KNPI Maluku Alan Hehanusssa, Sabtu (8/5/2021).
Menurutnya, masyarakat berhak menjadi patner yang kritis terhadap pemerintah dalam rangka memperbaiki kinerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terkait itu Gubernur Murad Ismail patut diberi ruang untuk menjalankan tugas dengan baik sesuai kewenangan menurut undang-undang.
KNPI Maluku sendiri, kata dia, justru memberikan apresiasi kepada gubernur yang selama ini telah menjalankan tugas dan fungsi selaku kepala daerah di bumi para raja-raja ini.
Diingatkan Hehanussa, elemen kepemudaan di daerah ini agar berjalan sesuai idealismenya. Namun tidak mencoba memainkan peran sebagai penunggang kepentingan pihak lain.
“Karena penunggang kepentingan tidak lebih daripada hanya pragmatisme sesaat,” katanya
Sedang kelompok kepentingan masih bisa bermain untuk kepentingan masyarakat bahkan daerah.
Kepada infomalukunews.com Alan Hehanussa menyampaikan hal itu sehubungan viralnya sebuah video di medsos yang memperlihatkan Gubernur Maluku Murad Ismail sedang membentak seorang perempuan.
Insiden “salah paham” itu terjadi ketika Presiden Joko Widodo kuker ke Maluku untuk menemui korban gempa di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah 29 Oktober 2019 lalu.
Dilansir dari Kompas.com, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan perempuan itu adalah protokoler Istana Kepresidenan.
“Itu hanya kesalahpahaman saja, tidak perlu dibesar-besarkan,” kata Heru melalui keterangan tertulis, Jumat (7/5/2021).
Menurut Heru, kedua pihak telah meluruskan kesalahpahaman itu selepas kejadian.(pom)
