InfoMalukuNews.com,SBT – Penanganan perkara dugaan pemerasan, pungutan liar (pungli), dan gratifikasi dalam Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, terus berkembang.
Kali ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) SBT menetapkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten SBT berinisial AR sebagai tersangka baru. Usai ditetapkan sebagai tersangka, AR langsung ditahan penyidik selama 20 hari, terhitung sejak 13 November hingga 2 Desember 2026.
Penetapan AR sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa dua orang saksi pada Jumat (13/11/2026), bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri SBT.
Kepala Kejaksaan Negeri SBT, Ilham Wahdini, mengungkapkan bahwa AR diduga memiliki peran penting dalam penerbitan Surat Keputusan (SK) kepala sekolah, termasuk proses pemindahan atau mutasi kepala sekolah.
“Yang bersangkutan memiliki peran penting berkaitan dengan penerbitan SK kepala sekolah serta pemindahan atau mutasi kepala sekolah,” ungkap Ilham.
Atas dugaan perbuatannya, AR disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, dan Pasal 12B ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Penetapan AR semakin memperlebar penanganan perkara yang menyeret sejumlah pihak dalam program revitalisasi satuan pendidikan tersebut.
Dengan demikian, Kejari SBT telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni YB dan RS yang lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka, serta AR selaku Kepala Dinas Pendidikan SBT.
Ilham menegaskan, penyidik masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan pemerasan, pungli, dan gratifikasi dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain.
“Kami berkomitmen mengawal kegiatan Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 agar tidak ada lagi tindakan pungutan liar. Dengan demikian, pelaksanaan program tersebut ke depan dapat berjalan dengan baik dan lancar,” tegasnya.
Kejari SBT juga memastikan proses penyidikan terus berjalan guna mengungkap fakta dan peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.
“Kami terus melakukan pendalaman terhadap perkara pemerasan dan pungli dalam program revitalisasi ini,” tutup Ilham.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena program revitalisasi satuan pendidikan sejatinya diperuntukkan bagi peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Jika dalam pelaksanaannya terjadi praktik pemerasan, pungutan liar, maupun gratifikasi, maka hal tersebut berpotensi mencederai tujuan program yang seharusnya memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.(red)






