Infomalukunews.com,Ambon – Pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong penguatan kerja sama internasional dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas penanggulangan bencana. Salah satu langkah strategis yang dilakukan yakni menjalin kolaborasi dengan Pemerintah Australia melalui program kerja sama Australia–Indonesia.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, saat menerima kunjungan Tim Kedutaan Besar Australia bersama Tim Desain Program Kerja Sama Australia–Indonesia di Ruang Rapat Gubernur Maluku, Senin (16/11/2026).
Pertemuan ini membahas peluang kolaborasi di bidang manajemen risiko bencana, pengurangan risiko bencana, hingga penanganan bantuan kemanusiaan. Kerja sama tersebut dinilai penting mengingat Maluku sebagai daerah kepulauan memiliki tantangan geografis yang kompleks dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
Dalam kesempatan itu, Hendrik berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang menjadi landasan pengembangan kerja sama antara Australia dan Indonesia, khususnya dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana di Maluku.
Ia mengungkapkan, berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), tingkat risiko bencana di Maluku mengalami peningkatan. Indeks yang sebelumnya berada pada angka 161,50 pada 2024, kini mencapai 203,94 atau mengalami kenaikan sebesar 42,44 poin.
Menurut Hendrik, kondisi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya tingginya ancaman bencana, kerentanan masyarakat dan wilayah, serta keterbatasan kapasitas daerah dalam melakukan mitigasi dan penanganan bencana.
“Dari ketiga aspek tersebut, kami sangat membutuhkan bantuan dan dukungan Pemerintah Australia, terutama dalam memperkuat kapasitas daerah. Sebab, aspek ancaman dan kerentanan merupakan hal yang relatif sulit untuk diintervensi,” ujar Hendrik.
Ia menjelaskan, Maluku memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Secara historis, sekitar 40 persen kejadian gempa bumi dan tsunami di Indonesia sepanjang periode 1600–2000 berpusat di wilayah Maluku.
Ancaman tersebut semakin kompleks dengan keberadaan sejumlah gunung api aktif serta meningkatnya bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan cuaca ekstrem.
Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Provinsi Maluku Tahun 2022–2026, terdapat 15 jenis ancaman bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Maluku.
Selain faktor geografis dan alam, pemerintah daerah juga menghadapi sejumlah kendala dalam pengelolaan kebencanaan. Di antaranya keterbatasan kapasitas kelembagaan, belum optimalnya dokumen perencanaan kebencanaan di sejumlah BPBD kabupaten/kota, serta kemampuan fiskal daerah yang masih terbatas.
Hendrik turut menyoroti bencana kekeringan yang dalam beberapa bulan terakhir melanda sejumlah wilayah di Maluku dan berujung pada kebakaran hutan serta lahan. Fenomena El Nino menjadi salah satu faktor pemicu, yang dampaknya dapat semakin meningkat akibat aktivitas manusia.
Karena itu, ia menilai dukungan Pemerintah Australia sangat dibutuhkan untuk memperkuat kapasitas daerah melalui program kerja sama yang nyata, terarah, dan berkelanjutan.
Selain faktor kebutuhan penanganan bencana, Hendrik menyebut posisi geografis Maluku yang berdekatan dengan Australia juga menjadi peluang strategis dalam mempererat hubungan kedua negara. Wilayah Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru memiliki posisi penting dalam hubungan regional tersebut.
“Maluku mendambakan kerja sama yang efektif antara Pemerintah Australia dan Indonesia, di mana Provinsi Maluku juga menjadi bagian penting di dalamnya. Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya berkomitmen mendukung seluruh bentuk kerja sama ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa pengurangan risiko bencana, Anticipatory Action atau aksi antisipatif, serta Climate Risk Management atau manajemen risiko iklim perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah.
Melalui penguatan kemitraan ini, Pemerintah Provinsi Maluku berharap dapat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, memperkuat ketahanan masyarakat, serta memastikan penanganan kemanusiaan berjalan lebih efektif, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.
Pertemuan tersebut turut dihadiri First Secretary Kedutaan Besar Australia, Mr. Jacqui Lord; Humanitarian Program Manager Australia Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Henry Pirade; Partnership & Design Adviser, Tanya McQueen; Disaster Risk Management Expert, Avianto Amri; Asisten I Sekretariat Daerah Maluku; Kepala Bappeda Provinsi Maluku; Plt. Kepala BPBD Provinsi Maluku; serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku.(red)






